Klarifikasi Pemerintah Soal Aturan Pajak untuk Profesi Penulis

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan klarifikasi atas protes yang disampaikan oleh penulis Tere Liye beberapa waktu lalu di media sosial.

Tere Liye menganggap adanya ketidakadilan di Indonesia atas pengenaan pajak yang cukup besar terhadap penulis. Tere Liye juga memutuskan untuk berhenti menerbitkan seluruh buku.

Baca juga: Tere Liye Putuskan Berhenti Menerbitkan Buku?

Berdasarkan keterangan tertulis Ditjen Pajak yang diterima detikFinance, Rabu (6/9/2017), Ditjen Pajak menjelaskan bahwa semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak. Ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan neto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Baca juga: Pengamat Buka Suara tentang Pajak Profesi Penulis yang Tinggi

Penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya adalah 50% dari royalti yang diterima dari penerbit. Landasan hukumnya adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni).

Ditjen Pajak menerima masukan yang disampaikan Tere Liye dan akan ditindaklanjuti secepatnya. Namun perlu dipahami, regulasi ditetapkan secara hati-hati dan saksama dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan secara lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Dirjen Pajak Atasi Masalah Pajak Profesi Penulis

Diketahui, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang dalam proses pembahasan revisi atas Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Tarif juga akan menjadi bagian dari pembahasan. (mkj/dna)