Salah satu fokus yang disampaikan Sri Mulyani adalah tentang program pembangunan infrastruktur 35.000 MW. Bahwa program tersebut seharusnya direvisi.
"Ini yah orang banyak salah persepsi 35.000 MW hampir 26.000 MW IPP itu pendanaan dan konstruksi semua enggak tanggung jawab PLN. 9.000 sekian yang tanggung jawab PLN, plus transmisi dan gardu induk. Itu kita lihatnya no problem," jawab Rini di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Rini Buka Suara Soal Surat Sri Mulyani |
Kemudian adalah utang dikhawatirkan meningkat terlalu cepat dan kemungkinan gagal bayar atas utang jatuh tempo. Menurut Rini penambahan maupun pembayaran utang tetap dilakukan secara hati-hati.
"Saya rasa utang tetap harus ada, kalau kita bangun perusahaan di bidang apapun, bisa berkembang kalau utang tetap ada, lakukan leverage atau berkembang kalau ada utang," jelasnya.
Baca juga: Dirut PLN: Saya Akan Jawab Surat Sri Mulyani |
"Tapi sekarang pun harus tetap dilakukan, harus terjaga debt equity ratio. Dalam lakukan investment, aset itu harus berharga. Aset itu power plant jadi harus bisa jalan, produksi listrik dengan harga efisien dan memadai. Kalau dijual enggak ada masalah. Ini yang kita lihat," papar Rini.
Baca juga: Direktur Utama: Keuangan PLN Sehat |