Jokowi Sebut Daya Beli Jadi Isu Politik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait daya beli masyarakat yang dijadikan banyak pihak sebagai alat politik lantaran mendekati 2019.

Menurut Sri Mulyani, jika dilihat dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara kumulatif hingga September 2017, tumbuh sekitar 14%. Ini menandakan bahwa penerimaan dari semua sektor masih dalam jalur yang positif.

"Dari semua sektor produksi mulai menunjukkan kegiatan positif. Kami harap ini menunjukkan dalam bentuk masyarakat yang kesempatan kerjanya naik," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Pada dasarnya PPN merupakan instrumen pajak atas transaksi perdagangan. Semakin tinggi PPN artinya, transaksi perdagangan yang terjadi di tengah masyarakat juga makin besar alias masyarakat banyak belanja.

Baca juga: Jokowi Sebut Daya Beli Turun Hanya Isu Politik, Benarkah?

Lanjut Sri Mulyani, dari statistik PPN yang naik 14% juga menandakan adanya kenaikan sisi upah dari para pekerja di Indonesia. Dengan begitu, maka daya beli juga menjadi naik.

"Dilihat dari statistik di dua kuartal di mana kesempatan kerja tercapai dan kenaikan dari sisi upah. Itu akan meningkatkan daya beli," tambah dia.

Pemerintah, ke depannya tetap menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

Baca juga: Jokowi Sebut Daya Beli Turun Hanya Isu Politik, Benarkah?

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, Presiden Jokowi melihat fenomena daya beli masyarakat nasional dari berbagai sisi. Dari sisi konsumsi dipastikan selama semester I-2017 masih dalam level positif di semua segmen.

"Memang pertumbuhan terutama untuk kelompok 40% sampai 80% dibanding 2017 tumbuh 5,7% tapi dibanding tahun sebelumnya tumbuh sekitar 8%, tapi masih tetap positif naik," jelas dia.

"Jadi dari sisi statistik masih ada pertumbuhan, kita akan lihat fenomena statistiknya," tutup dia. (mkj/mkj)