Ditjen Pajak Kejar Pelaku e-Commerce, Pengusaha: Itu Adil

Jakarta - Guna mengejar setoran pajak yang kurang 40% atau setara Rp 513,44 triliun dari target penerimaan pajak, pemerintah akan memaksimalkan potensi pajak dari pelaku digital ekonomi atau e-commerce.

Pemerintah memastikan penerimaan pajak hingga September 2017 telah mencapai 60% atau setara Rp 770,16 triliun dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) yang sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menganggap, pengenaan pajak terhadap e-commerce akan menciptakan rasa keadilan.

"Begini, kalau menurut saya kalau mau ada pajak e-commerce, itu fair," kata Suryadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

"Itulah pengusaha menginginkan membayar pajak dengan fairness, kalau yang online tidak bayar pajak, kita yang di offline matikan, tapi kalau sama-sama bayar pajak itu namanya fairness, jadi kita mendukung sekali," terangnya.

Baca juga: Menyoal Rencana Pemerintah Kejar Pajak Pelaku E-Commerce

Menurut Suryadi, sebagai warga negara Indonesia dan tentunya sebagai wajib pajak, sudah seharusnya membayar pajak dan mengikuti aturan lainnya.

"Semua orang itu harus bayar, karyawan yang gajinya kecil saja itu bayar pajak kok, masa pengusaha tidak bayar pajak," ungkap dia. (mkj/mkj)