Pengusaha Sebut BUMN Kuasai Proyek Pemerintah, Benarkah?

Jakarta - Pengusaha mengeluhkan terlalu dominannya BUMN menggarap proyek-proyek pemerintah. Hal ini membuat pihak swasta hanya mendapatkan sebagian kecil dari proyek pembangunan infrastruktur.

Namun, menurut Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu jumlah BUMN konstruksi hanya berjumlah 7 perusahaan. Angka ini jauh lebih sedikit dibandingkan kontraktor swasta yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan bahkan ribuan.

Baca juga: Rini Tersinggung Soal BUMN Disebut Dominasi Proyek Infrastruktur

"Jumlah BUMN konstruksi hanya 7 dari puluhan ribu perusahaan jasa konstruksi. Itu tidak sampai 1% kenapa dikatakan mendominasi," kata Said saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Said menambahkan jangan karena swasta kalah dalam tender pengerjaan proyek meminta BUMN mengalah. Alangkah lebih baiknya jika swasta memperbaiki kinerjanya.

Baca juga: BUMN Disebut Kuasai Proyek Pemerintah, Rini: Saya Sangat Tersinggung

"Nah, jadi menurut saya swasta saja perbaiki supaya menang tender," tutur Said.

Lebih jauh, Said menambahkan, BUMN di Indonesia pun tidak ada yang mendominasi pasar. Jika dilihat beberapa contohnya, antara lain pembangkit yang dimiliki PLN hanya berkisar 31%, perbankan menguasai 21%, dan sisanya dikuasai oleh banyak pihak swasta.

"PLN hanya kuasai 31% pembangkit sisanya swasta. Kemudian bank hanya 21%. Nah malah kaya batu bara 5%. Kelapa sawit hanya 5%. Jadi mana dominannya," ujar Said.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Pengusaha Ngeluh BUMN Kuasai Proyek Pemerintah

Sebelumnya, menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, banyak proyek infrastruktur digarap BUMN dan anak usahanya, termasuk pekerjaan-pekerjaan kecil sub kontraktor yang seharusnya menjadi jatah pengusaha swasta dan UKM.

"Mohon maaf, BUMN ambil banyak porsi swasta dan UMKM. Karena kita tahu, BUMN (pekerjaan) ketering sama pakaian dibikin sama cicit (perusahaan) mereka. Ini kan jatah UMKM," ujar Rosan dalam acara penutupan Rakornas Kadin, Selasa (3/10/2017), yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

"Di banyak kesempatan Pak Presiden, saya sampaikan, berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau enggak mampu baru BUMN," lanjut Rosan. (ara/hns)