.webp)
Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari pihak swasta jika ingin terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Kontraktor swasta perlu melihat apakah ia memenuhi persyaratan lelang yang ditetapkan. Selain itu, kemampuan teknis dan non teknis kontraktor swasta juga perlu diperhatikan.
"Pertama, apakah peraturan pengadaan barang dan jasa konstruksi itu memang sesuai dengan persyaratan yang dimiliki oleh kontraktor tersebut. Kedua, apakah kemampuan kontraktor tersebut sesuai dengan kontrak yang ada, teknis dan non teknis. Teknis adalah orang peralatan, non teknis modal," terang Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketiga, apakah perusahaan itu sebenarnya adalah perusahaan blacklist karena di pengadaan barang dan jasa sempat wanprestasi, terlambat, kualitasnya jelek atau menyogok. Itu kan di black list selama 3 tahun," tutur Said.
Selain itu, ada kemungkinan pemilik proyek lebih mempercayakan kepada BUMN yang dinilai jauh lebih berpengalaman. Sehingga pengerjaan proyek banyak dilakukan oleh BUMN. Faktor politik juga tidak terlepas dari penyerahan proyek infrastruktur kepada BUMN yang lebih netral
Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani, mengatakan pihak swasta juga ingin menjadi pemain utama dalam menggarap proyek infrastruktur. Selama ini, sebagian besar pihak swasta dilibatkan sebagai sub kontraktor atau mitra penyedia kelengkapan proyek infrastruktur.
"Kita mau dong jadi pemain utamanya. Memang untuk sub kontraktor banyak di daerah, tapi untuk main contractor banyak yang ingin berpartisipasi," tutur Rosan kepada detikFinance, di Jakarta, Jumat (6/10/2017).
Setidaknya, swasta diajak menjadi mitra kerja dalam membangun infrastruktur. Sehingga swasta mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.
"Paling enggak bergandengan tangan. Saya enggak bilang semua diambil BUMN. Banyak juga yang bagus dengan swasta nasional," kata Rosan. (hns/hns)
