Jokowi Bakal Pindahkan Inalum ke Kalimantan, Kapasitas 3 Kali Lipat

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Inalum yang tadinya di Sumatera Utara akan dibangun di Kalimantan Utara. Kapasitasnya mencapai tiga kali lipat dari yang sebelumnya.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai penyerahan KIP dan PKH, di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, seperti dikutip dari situs resmi Setkab (setkab.go.id), Jumat (6/10/2017).

"Karena akan ada investasi besar yang akan masuk ke sini. BUMN INALUM akan kita geser ke sini dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas yang ada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara," ujar Jokowi.

Kehadiran Jokowi di Kalimantan Utara untuk mengecek kesiapan infrastruktur untuk menarik investasi. Jokowi menyatakan, investasi di sektor pembangkit listrik tenaga air juga akan didorong oleh pemerintah mengingat besarnya potensi yang dimiliki Kalimantan Utara.

"Tadi saya sudah tanya ke Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati Bulungan, sudah disiapkan sebesar 11.000 hektar. Itu yang tadi saya tanyakan mengenai kesiapan-kesiapan yang ada," terang Jokowi.

Sementara itu, terkait pembangunan infrastruktur jembatan dari Tarakan ke Tanjung Selor, Jokowi menyatakan masih belum memutuskan waktu pelaksanaannya. Walaupun usulan tersebut sudah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, dalam rapat terbatas dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu.

"Semuanya mesti dihitung, dikalkulasi, dan dilihat manfaat-manfaatnya. Baru dalam proses semuanya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Masih dihitung di Kementerian PU," terangnya.

Moratorium Penetapan Daerah Otonomi Baru

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menanggapi persoalan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Utara. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium.

"Sampai saat ini masih moratorium, tetapi usulan-usulan dari daerah semuanya ditampung. Sudah kita petakan untuk ditampung terlebih dahulu karena menyangkut APBN. Kan mau tidak mau kalau ada daerah otonomi khusus baru mesti suplai anggarannya dari pusat," paparnya.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa selain Kalimantan Utara yang mengajukan 5 DOB yang terdiri dari 3 kabupaten dan 2 kota, ada daerah lain yang juga mengajukan DOB dan masih ditampung oleh pemerintah pusat.

"Total seingat saya ada hampir 276, banyak sekali. Jadi sekali satu diberi, yang lain pasti ngejar-ngejar. Ini masih semuanya ditampung, dihitung, kemungkinan dari APBN, kemungkinan daerah itu bisa membiayai sendiri," kata Jokowi.

Usai kunjungan ke Kaltara, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bersama rombongan langsung menuju ke Brunei Darussalam. (mkj/hns)