JK: Divestasi Freeport Tidak Perlu Tergesa-gesa

London - Proses negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih berlangsung. Salah satu materi yang masih dibahas adalah soal divestasi 51% saham Freeport ke Indonesia.

Pembahasan ini berjalan alot lantaran Freeport tidak menyetujui proposal divestasi yang diajukan pemerintah. Sebenarnya Freeport setuju divestasi 51% saham, namun belum sepakat soal harga, waktu, hingga perhitungannya.

Alhasil, proses negosiasi yang seharusnya rampung Selasa (10/10/2017), diperpanjang lagi hingga 3 bulan ke depan. Merespons hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), angkat bicara soal divestasi Freeport.

Baca juga: Negosiasi Pemerintah RI-Freeport Diperpanjang 3 Bulan

"Itu seperti Freeport, ya tak perlu tergesa-gesa kita divestasi. Toh, mereka sudah menanam modal di Indonesia dan membayar pajak, memajukan ekonomi Papua," tutur JK di sela-sela kunjungan kerja di London, Inggris, Kamis (12/10/2017).

"Kita tidak perlu tergesa-gesa untuk meminta divestasi tahun ini, tahun depan. Orang kan berpikir investasi jangka panjang juga," sambung JK.

JK menambahkan, sebenarnya banyak investasi masuk ke Indonesia, tapi kadang-kadang kementerian mengubah aturan, sehingga investor ragu-ragu untuk investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo meminta menteri jangan terlalu cepat mengubah kebijakan, dan lebih melihat jangka panjang.

Baca juga: Menteri BUMN: Divestasi 51% Saham Freeport Harus Selesai 2019

"Kita selalu kampanye ke mana-mana mengundang investor untuk berinvestasi. Tapi di lain pihak, banyak pihak yang selalu keras minta divestasi. Jadi terbalik, satu minta masuk, satu diminta keluar, orang akan confused," tutur JK

Dia berharap, pemikiran divestasi ini tidak memicu situasi seperti di Venezuela.

"Jangan nanti kita berpikir seperti Venezuela. Venezuela berpikir divestasi, nasionalisasi. Hancurlah Venezuela dewasa ini, karena dunia sudah tidak bisa berpikir lagi jangka pendek, harus jangka panjang," tandas JK. (hns/nwk)