"Tadi bicara komprehensif mengenai kereta Jakarta-Bandung sekarang ada peluang mungkin itu sekaligus dikaitkan dengan Bandara Kertajati itu merupakan satu kesatuan sehingga cost bisa ditekan lagi ke bawah," kata Luhut.
Dia menyebutkan, pengintegrasian kereta cepat Jakarta-Bandung terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur lainnya di pulau Jawa bisa dilakukan pada 2030.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat tersebut, kata Luhut, dilaporkan juga mengenai proses pembangunan berjalan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Laporannya mengenai pembangunan yang dilakukan secara melayang maupun pembangunan terowongan
"Tadi Ibu Rini (Menteri BUMN) melaporkan menyangkut semua proseknya jalan, ada memang berapa perhatian khusus mengenai eleveted, karena itu hampir 81 km yang jalan di atas, kemudian terowongan 20 km, itu menjadi perhatian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), teknologinya karena daerah gempa," kata Luhut.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sormarno mengatakan, Presiden Jokowi meminta kepada menteri kebinet kerja yang berkaitan langsung dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mempersiapkan seluruh prosesnya dari awal.
Progres kereta cepat
Rini mengatakan, perkembangan pembangunan kereta cepat masih berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
"Masih sama saja di dalam progres, masih pembebasakan, (arahan presiden) semuanya, waktunya, tunnel-nya, betul-betul mempersiapkan dengan baik," terang Rini.
Mengenai skema pembiayaannya, lanjut Rini, masih sesuai dengan skema yang telah ditetapkan selama ini. Di mana berasal dari China sebesar US$ 5,585 miliar yang didanai oleh konsorsium China dan Indonesia. Pembiayaannya mencakup modal internal (equity) dan pinjaman.
"Persis sama enggak berubah," ucap Rini.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan akan menindaklanjuti terkait dengan batas waktu pembangunan, pendanaannya, hingga mengatur lalu lintas saat pembangunannya berjalan maupun selesai.
"Inikan dibangun kita harus menyelesaikan lalu lintasnya dengan baik, lalu mengenai perusahaa-perusahaan yang ada, BUMN dipastikan mereka kemampuan equiti," tutur Budi.
Presiden Jokowi, kata Budi, membahas secara detail mengenai pembebasan lahan, pembiayaan, hingga target waktu yang telah ditetapkan.
"(Arahan presiden), waktunya sama, tapi risiko-risiko apapun itu harus diperhitungkan di awal," imbuh Budi. (hns/hns)