.webp)
Diskusi ini membahas mengenai dampak transaksi non tunai terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan dan kerugian konsumen.
Para pekerja yang hadir di antaranya Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Jakarta (SKJLJ), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan pembicara lainnya seperti Ketua YLKI, Tulus Abadi, Peneliti Indef, Bhima Yudistira Adhinegara, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, hingga Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Edi Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meyakini akibat dari sistem tersebut akan mengancam keberlangsungan tenaga kerja di sektor tersebut.
"Terkait tidak ada PHK, itu kebohongan besar. Pasti ada PHK," katanya membuka diskusi di Gedung Wisma Antara, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Menurutnya, adanya program alih profesi yang dilakukan oleh operator tol seperti Jasa Marga tetap tak mengakomodir seluruh karyawan Jasa Marga yang selama ini menjadi petugas di gerbang tol.
Dia bilang, jumlah posisi yang disediakan tak sesuai dengan jumlah karyawan yang terkena imbas kebijakan non tunai.
"Itu baru disediakan oleh Jasa Marga. Bagaimana dengan jalan tol lainnya? Sekarang di balik tol itu sudah tidak ada orangnya. Karena mereka outsorcing, mereka bisa kapan saja di-PHK. Perusahaan harus berpikir soal ini," ungkapnya.
Dia sendiri menolak, kemacetan yang terjadi di gerbang tol selama ini disebabkan transaksi tunai yang dilakukan. Menurutnya, penumpukan kendaraan justru disebabkan adanya kelebihan volume kendaraan dibanding kapasitas tampung jalannya.
Selain itu, banyaknya kendaraan truk besar yang melintasi tol membuat kecepatan kendaraan lain berkurang sehingga terjadi penumpukan kendaraan di satu titik tertentu.
"Itu bisa kita lihat dari kebijakan non tunai tapi masih banyak yang macet di gerbang tol," tukasnya. (eds/dna)
