Supaya Dunia Usaha Nyaman, Sri Mulyani Minta Bea Cukai dan Pajak 'Akur'

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan adanya sinergi antara dua direktorat yang berada di bawah pimpinannya, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Kedua direktorat ini menurutnya masih memiliki banyak ruang yang bisa dikerjasamakan, sehingga bisa meringankan beban dunia usaha dalam berurusan dengan pemerintah.

"Lebih dari 75% pendapatan negara dari perpajakan. Pajak didapat dari ditjen cukai dan pajak, masih ada ruang kerja sama yang luas. Selama ini mereka sibuk dengan masing-masing tugasnya, mereka lupa kalau kerja sama itu bebannya ringan dan hasilnya lebih baik dan masyarakat dunia usaha juga lebih ringan menghadapi mereka yang kerap pusing. Karena kalau mereka kerja sama, itu akan menimbulkan kepastian," katanya dalam sambutan pada acara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Menurut Sri Mulyani, kedua direktorat yang bertanggung jawab dalam sebagian besar penerimaan negara itu bisa melakukan sinergi, contohnya dalam penyusunan laporan keuangan. Hal itu kata dia bisa membangun pondasi dalam menjalankan reformasi di sejumlah bidang, mulai dari sisi peraturan perundang-undangan, business model dan struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), hingga infrastruktur IT dan sistem database.

"Suasana yang jelas itu, dunia usaha akan tidak takut, nyaman pasti. Saya tidak perlu negosiasi di luar jam kantor, tidak perlu buat 3 laporan yang berbeda-beda untuk cukai, pajak dan bank. Sebab cost untuk membuat laporan memikirkan itu juga tidak murah," tutur Sri.

"Saya meminta sinergi itu menjadi pondasi untuk menjalankan 4 bidang reformasi tadi. Keempat pilar itu bisa berdiri tegak dan menghasilkan yang baik. Makanya saya minta dua direktorat jenderal ini untuk melakukan terus sinergi, saya senang beberapa langkah udah dilakukan, itu sudah dinikmati oleh dunia usaha," tambahnya.

Sri Mulyani mengakui adalah sesuatu yang sulit untuk menyatukan 54.000 karyawan yang dimiliki oleh kedua institusi ini. Namun berangsurnya proses-proses di dua direktorat ini bisa disatukan menjadi contoh bahwa ruang kerja sama lainnya masih bisa diusahakan.

"Jadi saya ingin lebih lagi. Kalau sudah ID-nya sama, tidak perlu lagi buat laporan keuangan yang berbeda. Sehingga tidak ada berantem lagi mengatakan, impor ekspor sekian, PPn nya bagaimana. Kami minta dua ditjen ini sinergi baik dari data, proses bisnis dan pelayanan bagi anda semua," tukas Sri. (eds/ang)