Ini Progres Proyek 'Kecebong' Jokowi Sindiran Roy Suryo

Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Roy Suryo menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan istilah 'kecebong' singkatan dari kereta cepat bohongan. Alasan dia menyebut proyek ini proyek bohongan lantaran hanya dijalankan demi kepentingan pengembang sehingga dianggap tak sepenuhnya demi kebutuhan masyarakat.

detikFinance melakukan konfirmasi ke Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo. Ia adalah Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, yang menangani proyek strategis nasional.

Kereta cepat Jakarta-Bandung masuk dalam proyek strategis nasional. Wahyu menyebutkan bahwa proyek tersebut tengah dikebut, khususnya dalam pembebasan lahan.

Baca juga: Ini Lho Proyek 'Kecebong' Jokowi yang Disindir Roy Suryo

Pembebasan lahan hingga 53% dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman tahap pertama dari China Development Bank (CDB). Pasalnya, sampai saat ini pinjaman tahap pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun dari total US$ 5,9 miliar.

"Sedang dalam tahap pengadaan lahan untuk pemenuhan pencairan pinjaman tahap pertama," kata Wahyu saat dikonfirmasi detikFinance, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Baca juga: Dana Proyek 'Kecebong' yang Disindir Roy Suryo Tak Cair-cair

Lahan pengganti

Ia menambahkan, persyaratan pembebasan lahan hingga 53% untuk pencairan pinjaman tahap pertama tak kunjung usai dikarenakan belum didapatkannya lahan pengganti untuk merelokasi rumah-rumah warga khususnya TNI AU di Halim, Jakarta Timur.

"Misalnya di Halim yang dilewati, untuk tentara AU disiapkan perumahannya, baru penghuninya pindah kemudian dikerjakan. Ada tanah di Cimahi belum (bebas) karena belum selesai untuk tanah penggantinya," kata Wahyu.

Baca juga: Roy Suryo Sindir Proyek 'Kecebong', Maruarar: Cek Dulu di Lapangan

Selain itu, masih belum finalnya keputusan tata ruang rencana Transit Oriented Development (TOD) di Walini, Jawa Barat. Kawasan perkebunan ini rencananya akan disulap menjadi kawasan hunian terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung dan fasilitas lainnya, akan tetapi luasannya belum disepakati.

"Masalahnya dengan tata ruang di Walini belum solved karena permintaan KCIC TOD butuh berapa ratus hektar untuk TOD. Sementara hasil kajian independen enggak mungkin sebesar itu," tutur Wahyu.

Baca juga: Saat Roy Suryo Sindir Proyek 'Kecebong' Jokowi

Pasalnya pembangunan kawasan TOD dilakukan untuk menambah pendapatan dari biaya operasional kereta cepat. Wahyu menegaskan, proyek ini bukan berhenti akan tetapi sedikit berjalan lambat karena beberapa kendala tersebut.

"Bukan enggak jalan, masih progres tapi agak lambat karena masalah-masalah seperti itu," ujar Wahyu. (ara/hns)