Aturan Pajak e-Commerce Terbit Akhir Tahun Ini

Jakarta - Pemerintah akan mengejar pajak dari aktivitas perdagangan online atau e-commerce sebagai bentuk keadilan dalam berusaha di Indonesia. Tidak lama lagi, aturannya diterbitkan pada akhir 2017.

"Bisa kok (akhir tahun ini), lebih ke tata cara saja," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Baca juga: Dirjen: Orang Patuh Bayar Pajak Kalau Tahu Uangnya Buat Apa

Suahasil memastikan tidak ada jenis pajak baru. Aturan hanya memuat tentang tata cara pemungutan, sehingga tingkat kepatuhan pajak pelaku e-commerce semakin meningkat.

"Kan intinya adalah bagaimana membikin tata cara yang memungkinkan teman-teman e-commerce memenuhi kebutuhan perpajakan yang lebih baik. Tidak ada pajak baru," jelasnya

Hal tersebut, kata Suahasil, tidak akan memberatkan. Bagi e-commerce dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar juga akan dikenakan tarif pajak yang lebih rendah.

"Pasti di merchant-merchant itu ibaratnya WP individu ada PTKP nya, ada yang kecil sekali di bawah PTKP. Bisa jadi WP badan, nah itu gimana, itu yang perlu diatur," kata Suahasil.

Implementasi kebijakan dimungkinkan belum memberikan pengaruh terhadap penerimaan negara di 2017. "Kalau dia bisa cepat tentu akan banyak yang bayar pajak, tapi kan belum tentu juga kayak tadi," imbuhnya.

Namun dalam jangka panjang, Suahasil optimistis berefek besar untuk ekonomi nasional dan penerimaan negara. Apalagi dengan prospek e-commerce yang terlihat menjanjikan, berkaca dari realisasi lima tahun terakhir. (mkj/)