Rencana Besar Robert Pakpahan, Nakhoda Baru Ditjen Pajak

Jakarta - Robert Pakpahan resmi menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang jabatannya berakhir karena pensiun. Usai dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Robert menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Sri Mulyani karena telah memberikan kepercayaan kepadanya menjabat Dirjen Pajak.

"Pertama saya terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan Presiden dan Ibu Menteri Keuangan, ini amanah yang penuh tantangan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, tadi arahan Bu Menteri sudah cukup spesifik," kata Robert tersenyum usai pelantikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Robert memaparkan rencananya dalam memimpin Ditjen Pajak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, dia berupaya maksimal mengejar target pajak di akhir 2017.

"Jadi dalam jangka pendek yang saya akan kerjakan pertama adalah untuk sisa tahun 2017 mengamankan penerimaan sebaik mungkin sehingga penerimaan pajak tersebut ikut menopang keamanan APBN sehingga defisit uang diperkirakan bisa dipertahankan jadi dalam jangka pendek saya akan koordinasikan untuk penerimaan 2017. Jadi jangka pendeknya mencoba memaksimalkan penerimaan perpajakan 2017 sehingga outlook defisit bisa dijaga," katanya.

Sementara untuk rencana jangka panjang, Robert akan membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan membangun tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

"Kemudian yang jangka panjang tahun depannya yang akan kita bangun secara umum adalah membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel supaya patuh kepada pajak, tidak sulit pengawasan lebih transparan kita akan coba lihat program reformasi yang ada, mana yang menyangkut proses bisnis yang bisa kita perbaiki sehingga bagaimana kantor pajak itu bekerja," kata dia.

"Sehingga baik di wajib pajak, khususnya lebih mudah untuk patuh mengedepankan pelayanan, itu yang akan kita coba deteksi di dalam bekerja juga dengan business process yang ada lebih efisien efektif," sambungnya.

Selain itu, Robert memperhatikan arahan Sri Mulyani untuk mengecek berbagai kebijakan yang akan dibuat nantinya serta dalam menjalankan pertukaran informasi perpajakan atau Automatic Exchange Of Information (AEoI).

"Kemudian dari pesan Ibu Menteri, peraturan juga akan dicek kan sudah ada beberapa perundangan yang diusulkan KUP UU penghasilan itu akan kita teruskan jadi perbaikan di peraturan akan kita teruskan sistem informasi. Tadi dipesankan supaya diperbaiki itu sudah lama dicoba diperbaiki memang sudah ada banyak improvement di sistem informasi Dirjen Pajak, tapi kita tahu sistem informasi menjadi amanat sentral dalam keberhasilan menentukan pemungutan karena pajak dengan jumlah wajib pajak yang banyak di atas 30 juta, jumlah informasi yang semakin banyak," terangnya. (hns/hns)