Sri Mulyani Bicara Soal Kelas Menengah dan Efeknya ke Ekonomi RI

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peran kelas menengah Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka yang masuk ke kelas menengah berdasarkan data Bank Dunia adalah yang menghabiskan uang sekitar Rp 500.000-Rp 2 juta per hari.

Peranan kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terbilang sangat penting. Mereka bukan hanya sebagai individu yang bekerja dan cukup produktif, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran.

"Kelas menengah bisa menciptakan lapangan kerja, bukan hanya sebagai pencari kerja," kata Sri Mulyani dalam Seminar tentang Peran Kelas Menengah di kawasan Asia Timur dan Indonesia di Soehana Hall Gedung Energi, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Peranan ini yang kemudian bisa membantu masyarakat di kelas bawah naik ke tingkat atas yang lebih baik lagi. Peningkatan masyarakat kelas menengah juga bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan meningkatkan produktivitas.

Selain itu, kelas menengah juga berperan dalam menambah penerimaan negara atau pajak. Mereka yang masuk ke dalam kelas menengah tidak hanya mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara lainnya, juga menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak untuk belanja pemerintah yang berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi.

"Peran kelas menengah sangat penting dan semakin penting. Kita butuh fokus kebijakan apa yang bisa mengupayakan dan membangun banyak middle class membuat mereka memahami hak mereka dan membayar kewajiban mereka," ujar Sri Mulyani.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah kelas menengah, salah satu alat yang dibutuhkan adalah pendidikan. Peran pendidikan menjadi sangat penting sebagai kendaraan untuk masyarakat naik kelas.

"Pendidikan menjadi cara untuk menjadi kelas menengah. Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi sangat penting," tutur Sri Mulyani.

Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi sangat penting. Dalam APBN 2018, dana yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar Rp 440 triliun yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dan fasilitas penunjang lainnya.

"Banyak sekali fungsi pendidikan telah didelegasikan ke daerah. Jadi komitmen dari daerah untuk memperbaiki pendidikan baik di kabupaten/kota atau provinsi untuk SD, SMP, SMA itu difokuskan," kata Sri Mulyani. (ara/mkj)