Pemerintah Evaluasi Proyek Infrastruktur yang Pakai Utang Syariah

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, mengevaluasi pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai lewat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Surat Utang Syariah tahun anggaran 2017.

Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan Suminto mengakui, masih ada pekerjaan rumah yang mesti diatasi dalam pelaksanaan infrastruktur melalui SBSN agar pelaksanaan pada 2018 mendatang bisa lebih berkualitas.

"Kita terus melakukan berbagai macam inovasi, meningkatkan kualitas APBN kita dalam rangka dukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik," katanya dalam acara Forum Kebijakan Tingkat Pimpinan Unit Eselon I K/L Terkait Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (22/12/2017).

Dalam forum ini, akan dibahas perihal perbaikan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur melalui SBSN, yang tujuannya untuk memperbaiki pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun-tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan, pembangunan infrastruktur dapat berdampak positif bagi negara.

"Melalui acara ini kita dapat lihat kembali apa yang telah kita laksanakan di tahun anggaran 2017 dan ambil pelajaran dari kekurangan yang masih ada dan menjadi landasan untuk tingkatkan kinerja SBSN 2018 dan tahun-tahun selanjutnya," jelas Suminto.

"Inti acara ini adalah penutupan program pembiayaan proyek infrastruktur melalui tahun anggaran 2017 dan kick off program pembiayaan infrastruktur tahun anggaran 2018," tambahnya.

Rincian Proyek yang Dibiayai SBSN

Adapun, proyek yang didanai melalui SBSN tahun anggaran 2017 ada sebanyak 590 proyek di 34 provinsi dengan nilai mencapai Rp 16,76 triliun, yang rinciannya sebagai berikut:

1. 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan senilai Rp 7,54 triliun

2. 88 proyek infrastruktur jalan, jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sebesar Rp 4,69 triliun

2. 188 proyek infrastruktur pengendalian banjir, pengelolaan bendungan, pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR sebesar Rp 2,73 triliun

3. 11 proyek embarkasi haji Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah sebesar Rp 424 miliar

4. 32 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung perguruan tinggi keagamaan islam negeri pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp 1,05 triliun

5. 256 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sebesar Rp 315 miliar

Lanjut dia, pada tahun anggaran 2017, proyek yang didanai melalui SBSN dari sisi pagu anggaran adalah sebesar Rp 16,56 triliun. Hanya saja realisasinya diperkirakan tidak akan mencapai 100%.

"Realisasi proyek SBSN sampai Desember 2017 diperkirakan akan mencapai 90,40%. Saya kira tidak terlalu tinggi tapi tentu kita harap tahun yang akan datang bisa lebih besar lagi," tandasnya. (dna/dna)