Sandia mengatakan, Ratu Prabu berniat membangun LRT sepanjang 223 km dengan nilai mencapai US$ 25 miliar. "Sebetulnya itu antara Rp 350 triliun sampai Rp 400 triliun totalnya," tuturnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (5/1/2017).
Meski belum dibahas secara detil, namun Sandi menegaskan, tidak ada dana dari Pemprov DKI Jakarta yang akan keluar untuk proyek tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya pihak Ratu Prabu akan berperan menjadi kontraktor, investor, sekaligus operatornya. Sementara Pemprov hanya akan mendukung dengan menyediakan regulasi yang dibutuhkan.
"Nanti itu kewenangan dari Kementerian perhubungan dan BPTJ. Karena ini menyangkut tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Jabodetabek. Ini yang lagi dikaji, kita belum memiliki kajian secara komprehensif. Nanti kajian ini apa yang harus dilakukan Pemprov DKI, apa yang harus dilakuakn oleh swasta dan apa yang harus dilakukan kementerian terkait," tandasnya.
Proyek pembangunan LRT ini rencananya baru akan dimulai pada 2020 dan masa pengerjaannya membutuhkan waktu 5 tahun. (dna/dna)