Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman Setyo mengungkapkan, nantinya UKM yang membutuhkan dana tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk mengurus dana bergulir.
"Karena bisa diurus melalui sistem Fintech. Saat ini sedang menunggu rekomendasi dari OJK, fintech ini akan menyasar wirausaha pemula," kata Braman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian LPDB KUMKM akan membangun Core Micro Financing System (CMFS) dimana dengan adanya sistem tersebut seluruh aktifitas pembiayaan dari LPDB KUMKM akan diakses secara online yang bertujuan untuk mempermudah koperasi dan UKM mengakses pembiayaan.
"Kita juga akan melakukan perombakan SOP dengan berkoordinasi dengan lembaga penjaminan. Sekarang, perusahaan penjaminan yang akan menjaring koperasi yang ingin mengajukan dana bergulir," tegas Braman.
Braman menambahkan, target dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun yang akan dialokasikan dengan pola konvensional sebesar Rp 750 miliar dan pola syariah sebesar Rp 450 miliar.
Dari target tersebut, direncanakan pembagian berdasarkan jenisnya yaitu sebesar Rp 480 miliar kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebesar Rp 120 miliar kepada Koperasi sektor Riil, sebesar Rp 240 miliar kepada LKB/LKBB, dan sebesar Rp 360 miliar kepada UMKM yang termasuk di dalamnya Rp 100 miliar untuk wirausaha pemula.
Tahun lalu, realisasi penyaluran mencapai 79,40% dari target sebesar Rp 1 triliun atau sebesar Rp 793,9 miliar. Berdasarkan data hingga akhir tahun lalu, kata Braman, tercatat dari realisasi proses penyaluran dengan rincian yaitu komite menunggu Memorandum komite pinjaman (MKP) terbit sebesar Rp 12,76 miliar, MKP dan SP3 terbit sebesar Rp 48 miliar, mitra keberatan Rp 35,96 miliar, telah akad menunggu cair Rp 489,4 miliar dan yang telah dicairkan Rp 207,82 miliar.
Sejak 2006 hingga 2017, LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM sebesar Rp 8,5 triliun yang diberikan kepada 1.014.078 pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan analisa yang dilakukan Kemenkop, penyaluran tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 1.847.787 orang.
Untuk memperbaiki layanan pengelolaan dana bergulir, pihaknya melakukan strategi dengan bertransformasi menjadi sebuah lembaga pembiayaan yang inklusif dan berbasis teknologi. Menurut Braman, inklusif berarti membuka akses dan layanan informasi Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia dengan standar mutu pelayanan yang berkualitas, cepat, murah dan berbasis teknologi informasi.
Terkait reformasi birokrasi, Braman mengatakan, LPDB-KUMKM membentuk tim khusus dalam rangka mewujudkan implementasi paradigma baru guna meningkatkan standar mutu pelayanan dengan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya perbaikan SOP, perbaikan infrastruktur layanan, perbaikan infrastruktur IT, dan perbaikan SDM. (ara/ara)