Khofifah sendiri dipastikan mundur setelah mendaftar sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jawa Timur, sementara Airlangga yang berstatus sebagai Ketua Umum Partai Golkar masih belum jelas nasibnya.
AirlanggaPosisi yang kini telah menjabat sebagai ketua umum partai dianggap tak etis untuk tetap menjabat Menteri. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira berpendapat, posisi Airlangga perlu diganti, terlebih performa ekonomi Indonesia yang notabene juga menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian saat ini tak cukup cemerlang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena pos ekonomi ini yang sekarang paling penting. Memang elektabilitas Presiden sebenarnya masih cukup bagus, tapi elektabilitas di bidang ekonominya yang cukup anjlok. Orang resah dengan kebutuhan pokok, penyerapan tenaga kerja, isu pengangguran," jelas Bima.
Meski tak diatur dalam aspek legal, namun dia menyarankan agar tak ada Menteri yang juga menjabat sebagai pemimpin dalam partai politik.
"Ini sekedar rekomendasi untuk lebih fokus menggarap perekonomian di 2018. Ada baiknya bagi yang sibuk dalam politik, memang harus diganti atau diadakan reshuffle sehingga kabinetnya tidak terpengaruh oleh isu-isu politik," tutur dia.
Khususnya untuk pos industri, yang notabene kinerjanya belum cukup baik dan tengah dalam proses pemulihan. Bima menjelaskan, ada sejumlah tantangan dalam perindustrian yang saat ini masih harus terus ditangani secara serius.
Di antaranya deindustrialisasi dini, pertumbuhan industri yang di bawah pertumbuhan ekonomi dan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang sampai sekarang dampaknya masih belum optimal dirasakan oleh pelaku usaha.
"Dan sekarang juga harus ada percepatam pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Dan juga memperhatikan pelaku usaha yang sudah eksisting," pungkasnya. (eds/ang)