.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian 10% saham Freeport Indonesia ini dilakukan dengan mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD.
Dengan kata lain, pemerintah pusat maupun Papua tidak perlu mengeluarkan dana yang berasal dari APBN dan APBD, atau secara cuma-cuma diberikan kepada Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti saya katakan tadi pengambilalihan ini tidak akan membebani APBN dan APBD. Dalam hal pemerintah daerah Papua dan Kabupaten Mimika serta APBN tidak akan keluarkan uang. Prosesnya melalui proses korporasi yang akan dilakukan melalui PT Inalum," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, proses pengambilalihan 51% saham Freeport akan dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara Inalum dengan BUMD dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dari kerjasama itu, kata Budi, ditujukan agar Indonesia mampu menguasai 51% saham Freeport. Adapun, sampai saat ini kepemilikan Indonesia baru mencapai 9,36%.
"Jadi yang pertama memang Inalum akan kerjasama dengan BUMD dari pemerintah provinsi Papua dan Mimika untuk bersama-sama masuk menjadi pemilik 51% saham Freeport Indonesia, di mana konsorsium Inalum akan pegang 41 persen, teman-teman dari Papua akan pegang 10%," kata Budi.
Mantan Bos Bank Mandiri ini masih enggan membeberkan bagaimana mekanisme pengambilalihan 51% saham Freeport, yang jelas 10% saham sudah dialokasikan untuk Papua. Dia juga menyebutkan, bahwa pendanaan untuk membayar divestasi saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini tidak melibatkan perusahaan swasta.
"Jadi, dengan adanya tanda tangan ini kami pastikan, teman-teman dari Papua dan pemda itu bekerjasamanya dengan Inalum. Jadi tidak ada kerjasama dengan yang lain, termasuk cerita-cerita hoax yang lain itu. Dengan ini kita setujui kita akan menjadi sama-sama, menjadi pemilik dan tidak ada kerja sama dengan yang lain," jelas Budi.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, pemberian 10% saham Freeport kepada daerah baru terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Intinya bahwa kita sejak Freeport ada di Papua, baru pemerintah Jokowi memberikan share kepada Papua. Itu yang membanggakan untuk rakyat Papua, dapat 10%. Tapi 10% tidak akan keluar dari pemerintah kalau tidak peduli. Jadi, nanti Inalum bisa kita bahas. Pokoknya 10 persen enggak akan lepas. Kita akan diskusikan dulu berapa berapanya," kata Lukas.
Dia juga mengungkapkan, proses pemberian 10% saham Freeport juga dilakukan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun melainkan hanya menunggu pemberian dari Inalum yang bekerjasama dengan BUMD.
BUMD yang dimaksud, kata Lukas merupakan bentukan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yang akan bekerjasama dengan Inalum. BUMD tersebut akan diberi nama PT Papua Divestasi Mandiri. Di mana sharing 7% untuk Mimika, dan 3% untuk Pemprov Papua.
"Nanti itu Inalum yang urus. Kita bentuk saja, karena kan kita menerima hasil dari 10% itu saja kan. Kita kan memang hanya terima," tutup Lukas. (zlf/zlf)
