.webp)
"Jadi penting sekali untuk pemerintah DKI, pemerintah pusat, sebab kita tidak mau menimbulkan kontroversial, gaduh. Sebab pembangunan maaf pulau di Jakarta gaduhnya luar biasa, itu merugikan kita semua, investasi luar negeri terganggu karena pulau tersebut belum dapat selesai," kata Ciputra di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).
"Kita juga jangan sampai ini juga timbul kegaduhan. Kalau misalnya Bank Indonesia bilang tidak bisa 0 down payment dan kita hidup bergantung pada bank, tanpa don payment ini berat sekali," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ciputra menginginkan adanya upaya untuk mengatasi masalah itu. Pemprov DKI diminta segera melakukan diskusi dengan para developer untuk memastikan program hunian tersebut tidak akan bermasalah di kemudian hari.
"Karena itu kepada Pak Sandi sebagai follow up-nya perlu disusun bersama bagaimana mengatasi pemerintah pusat, Bank Indonesia belum mengizinkan tanpa dp 0 persen," ujarnya.
Ciputra menjelaskan, biasanya para developer saat membangun hunian dengan modal sendiri bisa menghabiskan waktu 5 sampai 10 tahun.
"Kalau 15 persen tanpa down payment berarti gedung sudah selesai tanpa kita dapat apa-apa, nah ini harus dipertimbangkan betul," jelasnya.
Baca juga: Rusun DP Rp 0 Siap Huni 1,5 Tahun Lagi |
Meski demikian, Ciputra mengapresiasi upaya Pemprov DKI untuk memberi hunian kepada masyarakat kalangan bawah. Sebab, menurutnya hal itu sejakan dengan keinginan para developer untuk membangun bangsa.
"Ini sangat apresiasi, kita mau jadi developer, hati kita betul ingin membangun bangsa ini. Kita punya misi untuk masyarakat jadi makmur. Kami yakin dari pengalaman Pak Sandi sebagai pengusaha Pak Sandi juga tahu betul untuk jadi developer yang bertanggung jawab," tuturnya. (hns/hns)
