Meski sudah groundbreaking unit hunian vertikal atau rumah susun (rusun) di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, nyatanya, kajian soal program ini belum tuntas.
Sandiaga Uno menyebut, kajiannya baru akan difinalisasi atau dirampungkan pada April 2018 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait skema pemberian DP Rp 0, sandi menyebut, nantinya akan disinergikan dengan program pemerintah pusat yang sudah ada yakni program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015.
Dalam skema FLPP, ada dua fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. Pertama, bantuan DP KPR mulai dari 1% hingga 5%. Kedua, subsidi bunga KPR menjadi hanya 5%, tetap selama periode cicilan.
"Skemanya kita melihat didorong dalam kesinambungan dengan FLPP," jelas dia.
Dalam sekma yang masih dibahas, lanjut Sandiaga, pemda DKI rencanya akan mengalokasikan dana dari APBD DKI untuk membayar selisih uang muka pada program FLPP sehingga masyarakat bisa memperoleh KPR dengan DP Rp 0.
"Nanti itu kita, salah satu konsep (pendanaannya) itu adalah FLPP, tapi 1% (DP-nya) dibantu oleh Pemprov. Salah satu pemikirannya seperti itu," tutur Sandi.
Rencana tersebut nantinya akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengingat pemberian tambahan subsidi tersebut akan memanfaatkan dana dari APBD DKI.
"Tentunya kalau misalnya berkaitan dengan APBD, kita harus minta persetujuan dari teman-teman di DPRD. Nanti kita akan sosialisasi dan kita akan ajak sama-sama bicara," tandas dia. (fdu/dna)