JTD: Belum Ada Kesepakatan Bangun Tol Bawah Tanah di DKI

Jakarta - Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mengintegrasikan pembangunan Jakarta Integrated Tunnel (JIT) dengan jalan tol dalam kota ternyata belum menemui titik kesepakatan dengan pemilik konsesi jalan tol itu sendiri, yakni PT Jakarta Toll Road Development (JTD). Direktur Utama JTD, Frans Sunito mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih mempelajari hasil kajian yang dilakukan penggarap proyek JIT, PT Antaredja.

Baca juga: Rencana Sandi 'Gabungkan' Terowongan Raksasa dengan Tol Bawah Tanah

Frans menjelaskan, jika pun ada kerja sama yang dilakukan dengan proyek JIT, maka pihak yang harus diminta persetujuan kesepakatan terlebih dahulu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi pemilik proyek 6 ruas tol dalam kota tersebut.

"Saya ingin meluruskan, kami JTD itu kan pemilik konsesi 6 ruas jalan tol dalkot DKI, termasuk dua ruas yang kemarin dibicarakan itu. Itu kan satu jaringan jalan yang memang dirancang dan merupakan program jalan tol nasional. Jadi kewenangannya ada di Kementerian PU," katanya kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

"Jadi terlalu dini untuk mengatakan kita mau melakukan kerja sama. Jalan tol nya mau dibikin di bawah tanah jadi terowongan kan. Ini kan bukan kewenangan kami. Kami kan pemegang konsesi jalan tol normal. Jadi kalau mau ada perubahan-perubahan yang sifatnya sangat mendasar adalah kewenangannya PUPR. Jadi kalau kemarin dibilang kita sudah sepakat, mungkin istilahnya bukan sepakat. Memang sudah bicara, tapi kita masih pelajari kajiannya," jelas Frans lebih lanjut.

Frans sendiri belum bisa mengungkapkan kapan kajian tersebut akan selesai dipelajari. Namun yang pasti, jika ada perubahan metode dan kerja sama baru dalam pembangunan, maka harus ada usulan ke Kementerian PUPR selaku otoritas.

Pasalnya, adanya perubahan metode pembangunan dan integrasi dengan proyek lain tentu membuat skema kerja sama baru harus disusun. Hal tersebut pun harus dibahas bersama-sama antara ketiga belah pihak, karena jalan tol yang dibangun di bawah tanah pun tidak membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibanding dibangun melayang.

"Jadi intinya JTD sedang mempelajari tapi kalau mau bilang iya atau tidaknya, kan bukan kita. Itu kewenangannya ada di PU. Jadi kesepakatannya belum, ya baru bicara-bicaralah, diskusi kemungkinannya. Karena ini enggak sederhana konsepnya dan segala teknis itu sangat kompleks. Dan ini menyangkut kesepakatan bisnis, jadi harus menguntungkan kedua belah pihak," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan di dalam proyek tunnel terpadu atau JIT senilai US$ 3 miliar (Rp 39 triliun), bakal ada 2 fase dari 2 seksi dari enam ruas tol dalam kota yang akan diintegrasikan. Dia bilang, pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan JTD selaku pemilik konsesi untuk merealisasikan rencana ini.

"Ini sudah kami laporkan tadi, ada progress yaitu sudah tercapai kesepakatan awal dengan PT Jakarta tol Development yang punya konsesi 6 ruas jalan tol," ungkapnya. (eds/dna)