Konsep sewa dengan jangka waktu yang panjang sendiri sudah ada sebelumnya di era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Berdasarkan catatan detikFinance, Senin (22/1/2018), saat masih menjabat, Ahok membagi program penyediaan hunian menjadi 4 segmen. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah warga DKI yang direlokasi dan mereka yang penghasilannya sangat minim sekitar Rp 3 juta/bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kala itu, Ahok tak menjualnya melainkan menyewakannya dengan skema Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Namun meski berjudul sewa, sebenarnya masyarakat yang menghuni rusun hanya akan dibebankan biaya sebesar Rp 5-15 ribu/hari saja atau dalam sebulan berkisar Rp 150-450 ribu per bulan. Biaya itu dibayarkan untuk biaya pemeliharaan dan kebersihan.
Selain itu, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang berkisar Rp 3 juta ke bawah, penghuni rusun akan diberikan fasilitas penunjang dari mulai transportasi TransJakarta gratis hingga layanan kesehatan.
Namun memang masyarakat tak bisa menjual kembali rusun tersebut dan peruntukannya hanya bagi warga yang direlokasi Pemprov DKI Jakarta dari lokasi hunian yang tak tertata rapi sebelumnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berupaya mencarikan solusi untuk warga Jakarta yang tidak mampu membeli rumah DP Rp 0. Dia mengaku mendapat aduan dari beberapa warga di Ciracas, Jakarta Timur yang kesulitan untuk memiliki hunian program Anies-Sandi itu.
"Tadi beberapa teman-teman di Ciracas mereka katanya enggak bisa masuk skema rumah 0 rupiah karena pendapatan di bawah (ump). Nah di situ mungkin intervensi pemerintah untuk memberikan opsi lain," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018). (eds/dna)