2 Tahun Groundbreaking, Apa Kabar Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

2 Tahun Groundbreaking, Apa Kabar Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Selasa, 30 Jan 2018 08:08 WIB
2 Tahun Groundbreaking, Apa Kabar Kereta Cepat Jakarta-Bandung?
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pagi itu sejumlah Menteri, Kepala Daerah hingga para direksi BUMN ramai berkumpul di lokasi Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Akses jalan dan lokasi yang becek lantaran diguyur hujan semalam sebelumnya, tak membuat para tamu yang berpakaian rapi itu surut semangatnya menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama mega proyek transportasi Kereta Cepat yang akan menghubungkan Jakarta dan Bandung dalam waktu 35 menit saja.

Momen tersebut terjadi dua tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2016. Groundbreaking proyek yang sempat menuai kontra ini akhirnya dilaksanakan dan dipercaya tak hanya jadi simbolisasi belaka, dan bakal selesai dalam waktu 3 tahun atau pada tahun 2019.

Berselang dua tahun, mega proyek bernilai puluhan triliun rupiah ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sejak dilakukan groundbreaking, pekerjaan proyek masih terkendala masalah pembebasan lahan yang tak kunjung rampung sehingga pendanaan yang berasal dari China juga tak kunjung terealisasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini juga sempat membuat Jokowi kesal lantaran sampai saat ini pembangunannya belum juga terlihat. Menurutnya, para Menteri yang telah ditugaskan harusnya bisa bergerak cepat dan fokus dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan, salah satunya mengenai percepatan pembangunan infrastruktur.

"Kita mau membangun kereta api cepat jarak hanya 148 km saja sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun. Debat, ramai, baik atau enggak baik. Sama seperti waktu kita bangun MRT ramainya itu 26 tahun. Sudah direncanakan 26 tahun, ramainya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor saat itu.

Bagaimana perjalanan proyek yang sudah memasuki usia dua tahun ini? Apa saja perkembangan yang sudah ada? Simak cerita lengkapnya.

Jokowi ke Bandung Lakukan Groundbreaking

Foto: Hasan Alhabshy
Awal pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km ditandai lewat peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi pada hari Kamis, 21 Januari 2016. Sejumlah Menteri dan Kepala Daerah dari dua kota yang dihubungkan itu hadir, yakni Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Dengan berbahasa Sunda, Jokowi meresmikan pembangunan proyek Kereta Cepat yang dikerjasamakan dengan China ini. Jokowi menyebut proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) rute Jakarta-Bandung sebagai kerjasama besar antara Indonesia dan China.

Pembangunan kereta cepat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara dirinya dengan Presiden China, Xi Jinping pada akhir 2014.

"Ini adalah kerja sama besar antara pemerintah Indonesia dan China," kata Jokowi kala melakukan groundbreaking saat itu.

Setelah pertemuan pada akhir 2014 itu, Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah percepatan seperti perizinan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa groundbreaking saat itu.

Proyek kereta cepat pun dinilai sebagai simbol kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan.

"Negara yang punya kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam membangun itu lah yang akan menang dalam persaingan antar negara. Kereta cepat ini adalah untuk mencapai kecepatan yang saya bilang," sebutnya.

Kereta cepat ini akan menghubungkan Stasiun Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur hingga Stasiun Tegalluar (seberang Gede Bage) di Bandung, Jawa Barat. Jarak Tempuh Jakarta-Bandung yang semula memakan waktu 3 jam akan menjadi sekitar 30 menit setelah kereta cepat ini hadir.

Kereta cepat direncanakan melalui empat stasiun yakni Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2019.

Dikerjakan BUMN China dan Indonesia

Foto: Ardan Ahid Chandra
Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya US$ 5,573 miliar dolar oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.

KCIC sebagai badan usaha perkeretaapian yang menjadi pengusaha proyek ini 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai China Railway International (CRI). PSBI merupakan konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Mayoritas pembiayaan proyek akan dikucurkan lewat pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB), sementara empat perusahaan pelat merah lain dilibatkan buat menyediakan pembebasan lahan proyek. Investasi ini dibiayai secara mandiri oleh KCIC tanpa menggunakan dana dari APBN alias business to business (b to b).

Namun demikian, sampai kini proyek yang ditaksir semula menghabiskan dana sekitar Rp 70 triliun ini tak juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kendala pendanaan yang sejatinya akan didapatkan lewat pinjaman dari China tampaknya membuat proyek ini mengalami hambatan. Problem pelik seperti proses pembebasan lahan yang mandek ditenggarai menjadi akar permasalahannya.

Meski sudah berulang kali disebut bakal terealisasi dalam waktu dekat, namun sampai saat ini pinjaman tahap pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US$ 1 miliar atau Rp 13 triliun dari total US$ 5,9 miliar belum juga terlihat.

Perkara pembebasan lahan yang macet adalah imbas dari pembiayaan proyek yang terhambat, yakni dana pinjaman dari Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) dan duit patungan dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Empat perusahaan negara di PT PSBI terseok-seok untuk menyetor dana memenuhi tambahan biaya buat membebaskan lahan. Tiga dari BUMN itu juga saat ini tengah berjuang keras dalam menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang ditarget selesai 2019 nanti.


Disindir Proyek 'Kecebong'

Foto: Roy Suryo (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Politikus Partai Demokrat, Roy Suryo sempat menuding proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek bohongan atau disebutnya dengan istilah 'kecebong' yang merupakan kependekan dari 'Kereta Cepat Bohong-bohongan'. Alasan dia menyebut proyek ini proyek bohongan lantaran proyek ini hanya dijalankan demi kepentingan pengembang sehingga dianggap tak sepenuhnya demi kebutuhan masyarakat.

"Kecebong itu kereta cepat bohong-bohongan. Iya, ini bohong-bohongan karena sebenarnya tidak perlu membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhenti 4 kali," kata Roy.

Roy menyebut proyek 'kecebong' hanya dijalankan demi kepentingan pengembang. Dia memberi suatu contoh berdasarkan pendapat pribadi.

"Karena sebenarnya satu pemberhentian yang namanya Kota Walini, itu adalah untuk pengembang. Kota Walini itu akan dibangun di salah satu PTPN, menggusur hutan. Waktu saya masih di Komisi VI beberapa waktu lalu, komisaris PTPN kita dorong untuk menolak itu. Dan sampai sekarang kecebong tetap menjadi kecebong," sebut dia.

Roy Suryo kemudian mengungkapkan alasannya melontarkan kritik tajam soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai sebuah tanda sayang agar pemerintahan Presiden Jokowi konkret dalam pembangunan infrastruktur.

"PD itu partai penyeimbang, justru kritik tajam dari kami membuat pemerintah tidak lebay dan terus mengkampanyekan pembangunan-pembangunan infrastruktur namun kenyataannya seperti keceb... eh kereta cepat itu yang sampai sekarang dan diakui Presiden Jokowi sendiri belum apa-apa, bahkan semenjak di-groundbreaking beberapa waktu lalu, terbukti pendanaan masih macet," kata Roy di kesempatan lain.

Kritik itu ditegaskan Roy dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota Dewan. Ia mengaku berpengalaman memantau BUMN semasa duduk di Komisi VI DPR.

"Justru kalau sebagai wakil rakyat kita abai terhadap hal-hal begini ya salah. Apalagi saya pernah ada di Komisi VI yang membawahi BUMN, di mana pihak yang terkait ada di sana. Jadi apa-apa yang saya sampaikan kemarin, meski merupakan pendapat pribadi selaku anggota DPR, adalah fakta berdasarkan data faktual bukan sekadar opini," katanya.

"Akan sangat salah kita selaku masyarakat Indonesia, apalagi tahu data yang benar selaku dulu pernah di komisi yang membawahi BUMN jika melihat ada ketidakberesan yang dilakukan di negeri yang kita cintai ini. Justru ini bukti nasionalisme yang benar. Wajib hukumnya kita koreksi, meski itu terasa pedas, tapi itu lebih baik dibandingkan kita hanya lamis (munafik) yang sekadar membeo saja pura-pura setuju tapi ujungnya tidak bertanggung jawab," imbuhnya.

Sedang Bangun 5 Terowongan

Foto: Wisma Putra
Menteri BUMN Rini Soemarno sendiri membantah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek bohongan. Dia menantang orang yang memberi sebutan itu untuk datang langsung ke lokasi melihat perkembangan yang ada.

Rini mengakui perkembangan atau progres pembangunan mega proyek transportasi antar kota tersebut memang cukup lambat. Namun dia memastikan, progres di lapangan saat ini terus berjalan dan tengah dalam pembangunan sejumlah terowongan yang akan dilewati oleh kereta cepat ini nanti.

"Sebelumnya yang di daerah kita, lahan kita sendiri (PTPN) di Walini sudah dimulai untuk tunnel-nya, untuk terowongan karena kereta api cepat ini ada 17 terowongan. Tunnelnya ini memang pembangunannya memakan waktu paling lama, sehingga sekarang lagi dibangun terowongan-terowongan. Jadi sekarang sedang dibangun lima terowongan, kebanyakan di daerah Walini Purwakarta," katanya saat ditemui ketika berkunjung ke Wamena, Rabu (22/11/2017).

Pembangunan tunnel dilakukan lebih dulu, karena proses konstruksinya memakan waktu paling lama dari total kontruksi proyek kereta cepat. Proses pembangunannya tunnel ini bisa membutuhkan waktu hingga 26 bulan.

Rini juga memastikan untuk urusan perizinan, pembangunan proyek bernilai US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 78,6 triliun ini sudah selesai semuanya. Rini sempat mengatakan kembali untuk kesekian kalinya pencairan dana pinjaman dari China bakal rampung di bulan depan, atau terakhir pada awal Desember tahun lalu, meski sampai saat ini hal tersebut juga tak kunjung terealisasi.

Belum cairnya dana pinjaman dari CDB ini sendiri lebih disebabkan karena masalah teknis yang harus segera diselesaikan secepatnya, seperti pembebasan lahan. China diketahui meminta masalah pembebasan lahan ini segera diselesaikan oleh pemerintah, terutama di daerah Halim.

Namun Rini mengatakan kini proses pembebasan lahan di sekitar kawasan Bandara Halim Perdanakusuma telah rampung. Pembayaran terakhir kepada warga telah dilakukan pada pekan lalu. Rini pun memperkirakan, dana pinjaman dari CDB akan turun dalam 10 hari ke depan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) sendiri dikabarkan telah mendapat kepastian tentang pencairan dana pinjaman dari CDB senilai US$ 594 juta untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ahmad Bambang mengungkapkan hasil pertemuan antara Wijaya Karya dan pihak China Development Bank (CDB) mendapatkan hasil positif.

"Pinjaman yang cair sekitar US$ 594 juta. Arus kas WIKA juga tidak ada masalah," ungkapnya (25/1) lalu.
Halaman 2 dari 5
(eds/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads