Padahal, kemudahan sektor tata niaga ekspor dan impor ini mampu mendorong kemudahan berusaha di dalam negeri.
"Saya sudah sampaikan kepada Menko ekonomi Pak Darmin, saya minta yang namanya larangan terbatas lartas, lartas itu dihilangkan, dikurangi tadi ketemu langsung datanya udah berapa ini foto dapat dari 5.000 sampai dipotong jadi 2.200. Saya bilang masih terlalu banyak 2.200 itu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jokowi Buka Raker Kemendag 2018 di Istana |
"Lartas-lartas itu apa sih. Dipikir saya enggak tahu gunanya lartas itu apa untuk permainan apa, ngerti semua saya," tambah dia.
Jokowi mengaku masih diam lantaran persoalan lartas masih belum menjadi satu persoalan yang besar. Namun, jika kemudian hari menjadi masalah yang besar, dirinya meminta kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan untuk menerima risikonya.
"Saya kadang masih diam kalau belum kebangetan, tapi begitu sudah kebangetan tahu sendiri. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki data-data secara detail dan dadakan-dadakan," ungkap dia.
Lebih lanjut Jokowi menuturkan, perangkat yang dimiliki Kementerian Perdagangan untuk mengumpulkan data ekspor dan impor sudah sangat besar dan bagus. Jika, data tersebut belum lengkap maka harus bisa menanggung risikonya.
Jokowi menilai, dengan perangkat yang besar maka jaminan perdagangan lintas daerah bisa berjalan lancar, mulai dari kebutuhannya hingga distribusinya. Hal ini juga berkaitan dengan menjaga inflasi tetap di level rendah.
"Ingat bahwa negara kita negara besar jadi kalau arus barang tidak diatur tidak diketahui dari detik ke detik menit ke menit jam ke jam stabilisasi harga nggak akan bisa kita, enak spekulan kalau seperti itu kalau kita enggak ngerti juga spekulan yang seneng kenapa spekulan itu ada ya karena kita nggak bisa mengendalikan manajemen itu," kata dia.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk benar-benar mengerti mata rantai perdagangan, mulai dari supplier, distributornya, hingga agennya. Hal ini, menurut Jokowi, berlaku di semua sektor, baik beras, hingga daging.
"Sehingga kelihatan di setiap titik mana yang macet di setiap titik mana yang jumlahnya suplai kurang selalu terupdate terus. Menjamin ketersediaan menjamin pasokan itu penting sekali sehingga supply pasar pada masyarakat itu terjaga, juga untuk menjamin ketersediaan kebutuhan industri. Dilihat jangan sampai membuat regulasi yang justru industri teriak karena pasokannya terhambat baik yang berurusan dengan gula, baik yang berurusan dengan bahan-bahan yang lainnya," tutup dia. (ara/ara)