Harga Batu Bara untuk Listrik Mau Diatur, Ini Permintaan Pengusaha

Harga Batu Bara untuk Listrik Mau Diatur, Ini Permintaan Pengusaha

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Senin, 05 Feb 2018 19:33 WIB
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) dan pengusaha batu bara mencari solusi harga batu bara alokasi domestik (domestic market obligation/DMO) untuk listrik. Sampai saat ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Presiden Direktur & Chief Executive Officer Adaro Energy, Garibaldi Thohir, mengungkapkan dalam memutuskan harga batu bara DMO untuk kebutuhan pembangkit listrik, pemerintah juga perlu memikirkan keberlanjutan batu bara ke depan.

Pasalnya, cadangan batu bara yang terbatas bisa habis jika ada kebijakan yang kurang baik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Nanti cadangan batu bara yang tadinya umurnya bisa 30-40 tahun, dengan 1 kebijakan mungkin yang kurang bijak gitu, nanti itu cadangannya bisa tinggal 5 tahun. Itu kita sampaikan ke pemerintah. Karena itu tadi, ini kan negara punya, kita hanya sebagai kontraktor untuk pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Boy saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

Upaya menetapkan harga batu bara untuk pembangkit agar tarif listrik tidak naik, meski harga emas hitam itu sedang naik. Di sisi lain, merumuskan satu harga yang pas untuk batu bara bukan menjadi hal yang mudah.

"Karena tadi teman-teman PLN mengatakan tarif listrik tidak boleh naik, nah kita bagaimana nih, kita berpikir. Katakanlah gini deh, enggak usah win-win, tapi kita saling akomodatif, dicari titik ketemu yang kira-kira long term itu bisa menguntungkan Indonesia sebagai negara itu apa," tutur Boy.


Pengusaha mendukung upaya pemerintah menetapkan harga batu bara, namuh perlu dipertimbangkan juga kelangsungan batu bara dalam beberapa tahun ke depan.

"Ini yang juga tentunya kita sebagai pengusaha nasional berpikir, bagaimana kita bisa support PLN, bisa support pemerintah. Cuma memang harus komprehensif, karena kita sebagai kontraktor pemerintah, pemerintah menuntut kita supaya efisien. Karena kalau cadangan tidak kita kelola secara baik, nanti bisa habis," kata Boy. (ara/hns)

Hide Ads