"Ada beberapa hal yang harus secara paralel dilakukan yaitu investasi itu sendiri terutama yang berorientasi ekspor untuk mendapatkan dukungan penuh dan beberapa insentif. Itu yg pertama," ujar Enggar di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).
Enggar juga membenarkan pernyataan Jokowi yang menyebut ekspor RI rendah jika dibanding negara tetangga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kendalanya, internal kita dulu harus dibenahi yaitu antar kementerian/lembaga harus satu. Maka Pak Wapres sudah menugaskan kami untuk menyusun, beberapa yang kita nanti akan buat dengan matriksnya sejauh tidak melanggar undang-undang," imbuhhya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan menggunakan standar negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, dalam mengukur kinerja ekspornya. Jika negara tersebut sudah bisa melakukan tolok ukurnya, maka Kemendag akan melihat perbedaan dengan yang sudah dilakukan di RI.
"Kemudian kita akan gunakan benchmark negara asean, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Kalau mereka sudah bisa melakukan, kita perbedaannya seperti apa, nanti akan diputuskan dalam rakor yang dipimpin Pak Wapres sesuai perintah Presiden bahwa itu harus segera diselesaikan. Sehingga kami tim negosiasi akan lebih mudah mengatasinya," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat kesal dengan kinerja ekspor Indonesia yang kalah dari negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Istana Negara, Rabu (31/1).
"Saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kuncinya hanya ada dua, bagaimana kita bisa meningkatkan investasi, yang kedua meningkatkan ekspor. Hanya itu. Tidak ada yang lain," kata Jokowi. (nvl/zlf)