Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hary Sampurno di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
"Maret, dengan Inalum masih mungkin dalam waktu dekat, kita nggak bisa disclose karena punya perjanjian sama Freeport dan Rio Tinto," kata Fajar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keempat bahasan ini diharapkan selesai pada Maret 2018.
"Iya, tenggat waktunya masih," jelas dia.
Dalam perjalanannya, kata Fajar, pemerintah sampai sekarang masih membahas mengenai valuasi atau penilaian harga saham yang akan dibeli oleh Inalum hingga penetapan jumlah komisaris.
"Operation sudah diserahkan, yang mengoperasikan itu Freeport Indonesia, Inalum hanya memiliki sahamnya saja bersama pemerintah daerah, jadi yang operasikan Freeport Indonesia, bukan FCX bukan juga Inalum, ya normal saja," kata dia.
Meski demikian, Fajar tidak bisa membeberkan secara rinci apa saja yang masih menjadi kendala bagi Inalum menjadi pemegang saham mayoritas di Freeport Indonesia.
"Gini, kan itu bertiga nanti kalau sudah bertemu, kan makanya saya enggak bisa disclose karena itu ada perjanjiannya, itu utamanya bukan hanya valuasi, tapi agreement-nya seperti apa, valuasi itu bagaimana, kontrolnya bagaimana, itu yang lama, jadi ada agreement yang harus dijaga, banyak legal," tutup dia. (dna/dna)