Panja Migas DPR Minta PGN Kelola Infrastruktur Gas Bumi RI

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI hari ini melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Kunjungan tersebut salah satunya ingin mengetahui pengembangan infrastruktur gas bumi yang sudah dilakukan PGN.

Pada kunjungan tersebut, Panja Migas yang diketuai Herman Khaeron dan didampingi anggota lainnya diantaranya, Donny Oekon, Harry Poernomo, Kurtubi, dan Aryo Djojohadikusumo, mendapatkan penjelasan langsung dari Direktur Utama PGN, Jobi Triananda Hasjim beserta direksi PGN lainnya.

Anggota Panja Migas Komisi VII DPR, Donny Oekon mengungkapkan, setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari direksi PGN, pihaknya yakin dan akan mendukung PGN untuk dapat menjalankan pengelolaan gas bumi nasional.

"Ternyata setelah didalami, kami yakin PGN sebagai BUMN Gas nasional dapat mengemban tugas mengelola infrastruktur secara terintegrasi di seluruh Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh segmen pengguna gas dari pembangkit listrik, industri, komersial, transportasi dan khususnya untuk jaringan gas rumah tangga," ungkap Donny, Selasa (13/2/2018).

Apalagi kata Donny, dengan pengalaman dan kemampuan PGN mengembangkan infrastruktur sudah terbukti. Karena saat ini PGN telah membangun infrastruktur gas bumi nasional mencapai lebih dari 7.400 kilometer (Km) yang tersebar di banyak kota/kabupaten, jumlah tersebut setara 80% infrastruktur gas bumi seluruh Indonesia.

"PGN tentunya punya kompetensi, sudah terbukti, makanya kami minta PGN dapat menjadi garda terdepan dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi hilir nasional. Apalagi, dengan langkah pemerintah yang berencana memasukkan Pertamina Gas (Pertagas) ke PGN, tentunya akan berdampak positif, sehingga pengembangan infrastruktur gas bisa lebih fokus dan makin masif," ungkapnya.

Donny menambahkan, pihaknya juga mendukung dan mendorong pemerintah untuk menerapkan harga gas untuk jaringan gas rumah tangga menjadi satu harga. Hal ini juga merupakan implementasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari lalu.

"Dengan harga gas pada jargas menjadi satu harga, masyarakat dapat menikmati harga gas yang lebih efisien. Makanya kami minta juga kepada PGN sebagai BUMN Gas Nasional untuk dapat mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya. (dna/dna)