Ekspor CPO hingga Beras Wajib Pakai Kapal RI, Ini Respons Menhub

Jakarta - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, telah menerbitkan Peraturan (Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag) Nomor 82 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut akan diwajibkan kegiatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batu bara dan beras menggunakan kapal dan asuransi nasional.

Merespons kebijakan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pemerintah sebenarnya ingin perusahaan perkapalan nasional memiliki kesempatan untuk lebih bersaing.

"Intinya kita akan berikan kesempatan semua pemain lokal itu eksis," tuturnya di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Namun, Menurut Budi, proses bisnis tentu harus tetap berjalan. Dia mengatakan ada ukuran pengiriman tertentu yang masih dibolehkan menggunakan kapal asing.

"Ada size tertentu ada fungsi tertentu yang masih asing. Kita enggak bisa lepas dari itu, ada proses gradual," kata Budi Karya.

Baca juga: Ekspor CPO Hingga Beras Wajib Pakai Kapal RI

Budi juga belum bisa memastikan apakah nantinya pengangkut ekspor komoditas tersebut juga harus menggunakan bendera merah putih. Menurutnya yang terpenting kebijakan itu agar tidak mengganggu kegiatan bisnis.

"Nanti kita tentukan sesuai dengan ketentuan, yang penting jangan bikin proses bisnis macet," tutur Budi Karya

Permendag Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Salah satu poin dalam aturan itu adalah mewajibkan kegiatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batu bara dan beras menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional. (hns/hns)