Marak Kecelakaan Kerja, Menhub Minta Jangan Asal Pilih Konsultan

Semarang - Pemerintah sepakat menghentikan pengerjaan sementara proyek konstruksi elevated atau layang. Tak terkecuali proyek strategis nasional di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seperti Light Rail Transit (LRT) dan Double Double Track (DDT).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada Kepala Balai dan Satker (Satuan Kerja) Kemenhub untuk selektif memilih konsultan dan kontraktor.

"Untuk sistem pengawasan, saya minta Kepala Balai dan Satker pertama kali pilih konsultan pengawas yang tangguh. Juga kontraktornya," kata Budi dalam kunjungan kerjanya di Semarang, Kamis (22/2/2018).

Dia menekankan, ada sanksi tegas pada kontraktor ataupun konsultan yang lalai terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan keselamatan kerja (K3). Menurutnya, kecelakaan kerja yang sering terjadi belakangan ini tak lepas dari keteledoran sistem pengawasan.

"Kita juga evaluasi kalau (konsultan) sudah dapat pekerjaan, jangan hanya tanda tangan saja. Tapi juga jalankan pengawasan dengan baik, karena konsultan itu perwakilan owner untuk menjalankan pengawasan. Kalau enggak tegas, akan jadi boomerang," ujar Budi.

"Kita enggak perlu pakai bicara keras-keras. Tapi saya pikir teman-teman di balai dan Satker harus tegas tegakkan aturan, karena ini berkaitan dengan reputasi anda. Saya tegaskan, tegakkan law enforcement dengan sanksi yang melanggar di-black list saja. Itu yang paling mujarab," tambahnya.

Mantan Dirut Angkasa Pura II ini menuturkan, kejar target penyelesaian proyek juga bukan berarti mengabaikan kualitas serta keselamatan kerja. Pengawasan oleh konsultan jadi faktor penentunya.

"Parameter banyak, mulai dari waktu, kualitas, tapi ada juga parameter yang tidak diinginkan seperti kecelakaan (kerja)," papar Budi. (idr/dna)