Pengusaha Sebut BUMN Pelit Bagi-Bagi Proyek

Jakarta - Gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai kawasan di Indonesia sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap kurang melibatkan kontraktor swasta terutama kontraktor lokal berskala kecil.

Seluruh kontrak konstruksi yang dikerjakan oleh BUMN hanya dilakukan oleh BUMN itu sendiri bersama anak-anak usahanya.

"Mereka (BUMN) mengoptimalkan grup mereka, semua mereka kerjakan sendiri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata kepada detikFinance, Jumat (9/3/2018).

Baca juga: Curhatan Pengusaha yang Hanya Bisa Nonton Proyek Infrastruktur Jokowi

Ia menyebut, hal itu justru menimbulkan banyak kerugian. Pertama, bagi BUMN itu sendiri, beban konstruksi yang berlebihan membuat mereka keteteran.

Bagaimana tidak, para BUMN banyak melakukan pekerjaan konstruksi. Padahal, jumlah tenaga kerja dan ketersediaan alat berat pendukung konstruksi tentu ada batasnya. Begitu batas itu terlewati, maka BUMN yang bersangkutan tak akan maksimal mengerjakan proyek konstruksi yang dikerjakan.

Hal itu tercermin dari maraknya kecelakaan konstruksi yang terjadi belakangan ini.

"Jadi yang ditunjuk itu (BUMN yang ditugaskan bangun infrastruktur) overload, kebanyakan proyek. Jadi keteteran dan sampai-sampai nggak ada backup," tegas dia. (dna/dna)