Swasta Sebut Hanya Nonton Proyek Infrastruktur, Ini Kata BUMN

Jakarta - BUMN konstruksi angkat bicara soal dominasi di proyek infrastruktur. Direktur Pengembangan Usaha PT Hutama Karya (Persero) Putut Ari Wibowo menjelaskan soal itu.

Dia mengatakan mengapa pihaknya minim melibatkan kontraktor swasta karena proyek yang mereka kerjakan merupakan suatu penugasan dari pemerintah lewat Kementerian BUMN, yang mana dari segi kelayakan (feasible) tidak begitu memungkinkan untuk tujuan komersial.

Baca juga: Pengusaha Beberkan Dominasi BUMN di Proyek Infrastruktur Pemerintah

"Hutama Karya ini saat ini ada penugasan, tetapi yang ditugaskan adalah proyek infrastruktur yang tidak feasible secara komersial, tapi secara ekonomi," katanya dalam diskusi bersama pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).

Meski sejumlah proyek infrastruktur sudah mulai menjajaki skema pembiayaan yang lebih kreatif tanpa mengandalkan APBN, tapi masih ada proyek yang menggunakan cara lama yang jika melibatkan swasta rasanya tidak memungkinkan.

"Itu juga tidak tahu, waktunya sudah dibayar, uangnya dari mana," ujarnya.

Baca juga: Pengusaha: Presiden Genjot Infrastruktur, Kita Kurang Dilibatkan

Dia mencontohkan, misalnya untuk proyek tol Trans Sumatera dan Bendungan Way Apu di Maluku akan rumit jika melibatkan swasta. "Masalah tanah, baik BUJT (badan usaha jalan tol) maupun kontraktor itu harus memberikan dana talang. Libatkan swasta ini juga sungkan," jelasnya.

"Kita dengan BUMN itu juga ada penugasan. Dengan Waskita Karya di Way Apu. Itu baru dibayar tahun depan. Belum juga untuk pembebasan tanah, diputuskan, tapi dana pemerintah belum ada. Belum matangnya dana, kita mau ajak swasta pun jadi mikir," tambahnya.

Baca juga: Swasta Kontraktor Utama Proyek Infrastruktur Jokowi, Bisakah?

(hns/hns)