Impor Garam Industri Tak Lagi Perlu Rekomendasi Susi

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang impor garam industri. Beleid ini juga menghapus kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberikan rekomendasi.

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bramantyo Satyamurti Poerwadi usai rapat koordinasi (rakor) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

"Di PP barunya seperti itu, tapi detilnya di Ibu Muzdalifa (Deputi III Kemenko Perekonomian)," kata pria yang akrab disapa Tyo ini.

Baca juga: Susi Tak Punya Lagi Kewenangan Buat Impor Garam Industri?

Rakor tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian. Turut hadir pula Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwirahjono.

Tyo menyebutkan PP tersebut selesai dan berlaku pada Jumat pekan ini.

"Harusnya per hari ini, detilnya ke Bu Muzdalifa," tambah dia.

Dalam beleid yang baru ini juga, hilangnya kewenangan Menteri KKP memberikan rekomendasi hanya berlaku pada impor garam industri, sementara impor garam konsumsi masih berlaku pada aturan lama.

"Untuk industri, di PP tersebut menyebutkan itu, ada aturan peralihannya juga," tutup dia.

Baca juga: Aturan Impor Garam Terbit Hari Ini

(eds/eds)