.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan utang tersebut dilakukan guna mengejar pembangunan infrastruktur yang dianggap tertinggal dari negara lain. Di sisi lain, Indonesia saat ini tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai semua pembanunan tersebut.
"Bahwa kita itu, memang perlu membangun infrastruktur ya kan. Kita saving-nya tidak cukup tinggi sehingga kita perlu dana itu juga bukannya sesuatu yang berlebihan di luar kontrol karena rasio utang kita terhadap PDB-nya itu masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memaparkan pembangunan infrastruktur dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan membangun pelabuhan hingga bendungan.
"Sebenarnya pilihannya bisa saja pemerintah tidak menambah utang tapi infrastrukturnya diperlambat. Mau pilih yang mana?" kata Darmin.
"Bikin infrastruktur itu kan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Pelabuhan dan jalan kereta api, bendungan, macem-macem. Kalau itu dibangun itu akan menghidupkan ekonomi," sambung dia.
Namun, ia mengakui pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan waktu. Sehingga hasil yang didapat tidak akan segera diperoleh.
"Memang persoalannya kan membangun infrastruktur itu bukan setahun dua tahun. Dia itu membangun dam bisa bertahun tahun sehingga pengeluarannya sudah terjadi. Tapi hasilnya belum dapet," tuturnya.
"Kenapa? Karena infrastrukturnya belum selesai tapi berjalan. Dalam waktu dekat kita akan laporkan ke presiden mengenai perkembangan infrastruktur strategis. Supaya jelas ada berapa yang sudah selesai, ada berapa yang sedang dibangun, ada berapa itu jumlah dan nilainya lho, ada berapa yang pembangunannya berjalan jauh menunggu tidak terlalu lama selesai dan seterusnya," ungkapnya.
Oleh karena itu persoalan utang tersebut merupakan pilihan dan bukan paksaan. Sebab antara memilih mengurangi hutang atau mengurangi pembangunan infrastruktur.
"Sehingga persoalan itu adalah soal pilihan bukan karena terpaksa. Bisa saja tidak berhutang dikurangi, tapi dikurangi membangun infrastruktur nya. Mau pilih yang mana," pungkasnya.
Ia pun menilai hal tersebut tidak bisa dikembangkan ke isu politik. "Jadi, itu hanya dikembangkan ke arah isu politik yang sebetulnya pilihannya bisa saja pemerintah tidak menambah utang tapi infrastruktur nya mungkin diperlambat," tutupnya.
 Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah |
