9 Juta Anak RI Tumbuh Kerdil, Ini Bahayanya untuk Ekonomi

Jakarta - Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan dari janin hingga anak usia 2 tahun. Kondisi ini ditandai dengan anak yang tumbuh kerdil.

Dalam jangka pendek, kekurangan gizi akan menyebabkan gangguan kecerdasan, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh, serta gangguan metabolisme.

Dalam jangka panjang, kekurangan gizi menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Baca juga: Mendes: Dana Desa Bisa Atasi Kekurangan Gizi

“Di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat 9 juta anak mengalami stunting yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan,“ tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro.

Lebih lanjut Bambang mengatakan apabila terus dibiarkan stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia.

"Stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (1/4/2018).

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas berpandangan bahwa penanganan masalah stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor, yaitu melibatkan 17 Kementerian/Lembaga (K/L) teknis dan satu Kementerian Koordinator, serta bekerjasama dengan para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa.

Baca juga: 9 Juta Anak Indonesia Alami Stunting, Ini Terobosan untuk Mengatasinya

Kepada para kepala daerah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengajak para kepala daerah didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk berinvestasi dalam menurunkan angka stunting karena berpotensi dapat mencapai keuntungan 48 kali lipat.

Pemerintah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, kata Bambang, percepatan penurunan stunting tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan komitmen daerah serta koordinasi lintas sektor dan lintas K/L. “


Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program penurunan stunting dan perlu direncanakan dan dianggarkan di dalam dokumen perencanaan di daerah. Untuk itu, kepala daerah harus turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap kegiatan penurunan stunting di daerah masing-masing agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” jelas Menteri Bambang yang juga dikenal sebagai ahli ekonomi pembangunan.

Sebagai contoh, untuk memastikan praktek pengasuhan yang baik, Kementerian Kesehatan berperan menyediakan layanan kesehatan bagi ibu hamil, remaja dan anak, serta pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan akses keluarga terhadap makanan bergizi membutuhkan dua instansi. Kementerian Pertanian berperan mengembangkan kebun keluarga dan pemberian bibit ternak kepada keluarga, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan menggalakkan pembuatan kolam ikan dan memasyarakatkan gemar makan ikan.

Untuk meningkatkan akses masyarakat ke air bersih dan sanitasi, peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dibutuhkan. Di tingkat daerah, aparat desa diharapkan dapat berperan menggali potensi lokal untuk mendorong perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat setempat, dan yang tidak kalah penting dan menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting adalah masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara memiliki kesadaran dan berperilaku hidup sehat serta pola makan gizi seimbang.

Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Stunting Summit yang mengusung tema “Bersama Cegah Stunting” pada 28 Maret 2018, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Baca juga: 1 Dari 5 Balita Indonesia Tumbuh Kerdil, Kecerdasan Bisa Terganggu

Stunting Summit dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta Stunting Summit sebanyak 1.000 orang.

Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota prioritas, danm emperluas lokasi intervensi secara bertahap. “

Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden mengenai pentingnya mengatasi masalah stunting yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2017 tentang RAPBN 2018, pemerintah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota pada 2018.

Direncanakan, kegiatan ini diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota terutama kabupaten-kabupaten di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur,” jelas Bambang. (dna/dna)