Hal itu juga sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) saat rapat terbatas (ratas) mengenai persiapan menghadapi Idul Fitri 1439 H.
"Jadi tadi dalam ratas kami melaporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Wapres persiapan menghadapi memasuki bulan suci Ramadan dari ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama bahan pokok," kata Enggar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, mengenai stabilitas harga khususnya beras dengan cara mewajibkan seluruh pedagang menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.
"Caranya adalah pertengahan bulan ini kami akan mewajibkan seluruh pedagang beras di pasar tradisional menjual beras medium. Apabila di daerah tersebut tidak memiliki stok beras medium maka kami akan menyediakan yaitu melalui Bulog dengan harga patokan yaitu HET. Itu adalah HET yang telah ditetapkan tidak ada alasan tidak ada stok dan tidak ada alasan harga tidak mencapai itu karena kami akan menyediakan kalau tidak ada," ujar Enggar.
Kewajiban tersebut juga sudah disosialisasikan dalam rapat koordinasi (rakor) di tingkat provinsi dengan pejabat eselon I Kementerian Perdagangan.
Impor daging
Selain beras, kata Enggar, pemerintah juga akan menjaga harga dan pasokan minyak goreng. Namun, dari laporan yang sudah ada terkait minyak goreng dalam kondisi yang aman.
"Dari sisi suplai tidak ada gangguan kita sudah memintakan untuk mereka dari jauh-jauh hari sudah mendistribusikan," ungkap dia.
Ketiga menjaga pasokan dan harga gula, telur, daging ayam. Sampai saat ini, komoditas tersebut tidak memiliki masalah.
Sedangkan untuk daging, Kementerian Perdagangan menyiapkan izin impor daging bagian paha depan dengan syarat harus menjual dengan harga Rp 80.000 per kg. Mengenai asal negara daging tersebut bisa dari India, Australia, New Zealand, Meksiko, Spanyol.
"Kami sudah undang seluruh importir daging, saya hanya akan mengeluarkan izin impor daging paha depan dan sebagainya. Izin diterbitkan bagi mereka yang bersedia menjual kepada konsumen dengan harga Rp 80.000. Kalau tidak kami tidak keluarkan izin impor, kalau tidak ada yang mau kami impor sendiri melalui BUMN. Jadi itu yang kami siapkan," tutup dia. (hns/hns)