Pak Jokowi, Ratusan Petani Sawit Riau Ingin Punya Sertifikat Lahan

Jakarta - Petani kelapa sawit di Desa Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantu mereka mendapatkan sertifikat lahan. Saat ini ada sekitar 600 kepala keluarga mengolah lahan sawit seluas 2.400 hektare (ha) di Desa Dayun.

Salah satu petani sawit, yang tergabung dalam Koperasi Dayun Maju Bersama, Ikhwan Rosadi menjelaskan mereka sudah menggarap lahan sawit di Dayun sejak 90-an. Lahan sawit mereka garap belum dilengkapi sertifikat hak milik, melainkan hanya SKT atau Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan kelurahan setempat.

Meski hanya mengantongi SKT, warga Dayun bisa menggarap lahan sawit mereka dengan lancar. Masalah muncul di 2015 saat PT RAPP mengklaim lahan sawit 2.400 ha itu masuk dalam konsesi mereka.

Baca juga: 185.000 Ha Kebun Sawit Rakyat Diremajakan, Mulai dari Riau

"Kan sudah ada kawan-kawan kita sudah buka ladang di sana selama 20 tahunan. Jadi selama ini nggak ada masalah dengan PT RAPP itu. Jadi tahun 2015 tiba-tiba RAPP mengaku-ngaku konsesi di lahan masyarakat," cerita Ikhwan kepada detikFinance, Rabu (11/4/2018).

Mereka pun berjuang untuk mempertahankan lahan sawit tersebut. Mulai dari mendatangi pemerintah daerah setempat, Pemeritah Provinsi Riau, DPRD, hingga DPR.

Terakhir, mereka mencari bantuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK segera merespons dengan meminta PT RAPP menghentikan aktivitas di lahan sawit masyarakat Dayun.

Baca juga: Tanam Ulang 185 Ribu Ha Sawit Rakyat, Jokowi: Pekerjaan Besar

"Saat ini sekarang memang orang itu nggak aktivitas lagi di tempat masyarakat itu. Kebetulan kan sudah ada instruksi dari Menteri Kehutanan biar dicabut," tutur Ikhwan.

Cuma, kata Ikhwan, para petani Sawit di Dayun masih was-was pihak RAPP kembali menjalankan aktivitas di lahan sawit mereka atau ada perusahaan lain yang mengklaim konsesi atas lahan sawit yang mereka garap.

Oleh sebab itu, para petani Sawit di Dayun meminta pemerintah menolong mereka meningkatkan status SKT menjadi sertifikat hak milik sehingga keamanan dan kenyamanan mereka mengolah lahan sawit terjamin. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membagi-bagi sertifikat tanah ke masyarakat.

Baca juga: Cara Jokowi Hidupkan Kebun Sawit 4.400 Ha di Sumsel

"Yang ditakutkan ini, kita 1-2 tahun ini aman di sana berladang, tiba-tiba nanti di tahun ke 3-4 datang lagi perusahaan lain mengaku konsesinya. Kita nggak tenang berusaha itu, sementara anak-anak kita lagi sekolah semua. Ke mana lah itu mau berusaha," kata Ikhwan.

"Mudah-mudahan Pak Presiden untuk menyelesaikan masalah kami ini. Kalau sudah selesai nanti permasalahan ini kan otomatis kita berusaha nggak was-was. Kemudian kita pun aktivitas kita dengan kawan-kawan nggak takut lagi berusaha itu," tambah Ikhwan. (hns/hns)