Mau Beli Rumah Murah Sitaan BTN? Ini Caranya

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memiliki portal online rumahmurahbtn.com untuk memasarkan rumah-rumah yang masuk dalam kategori kredit macet. Portal online ini menawarkan rumah yang tak lunas cicilannya di berbagai daerah di Indonesia.

"Biasanya orang kalau mau cari rumah kan searching dulu di internet baru melihat harga, lokasi dan angsuran setelah itu dibandingkan. Selanjutnya baru menentukan beli cash atau kredit," kata Direktur BTN Nixon Napitupulu dalam diskusi di Restoran Bebek Bengil, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Baca juga: Turunkan Kredit Bermasalah, BTN Jual Rumah Tak Lunas Via Online

Untuk rumah sitaan ini, calon pembeli bisa mengajukan skema KPR untuk pembelian. Hal ini untuk memudahkan masyarakat yang belum bisa membeli rumah secara tunai.

"Bisa beli pakai KPR lagi, KPR lelang recycle, KPR normal. Produknya aja yang dipisah. Bisa fasilitasi juga kalau belum bisa cash bisa pake solusi financing lagi ya. Kira kira dua produk ini bisa percepat terobosan," kata Nixon.

Untuk pengajuan KPR rumah sitaan sama dengan pengajuan KPR biasa yakni harus menyiapkan syarat seperti identitas, kartu keluarga, surat keterangan hingga uang muka.

Nixon menambahkan kini lewat situs dan aplikasi BTN pembeli yang berminat juga bisa mengikuti lelang untuk meraih rumah impian. Untuk pembelian rumah lelang mekanismenya sama dengan pembelian rumah baru pada umumnya, di mana sertifikat dipegang oleh bank dan diberikan saat pelunasan.

Baca juga: Mau Beli Rumah Sitaan BTN? Mulai Rp 38 Juta Loh

Bedanya, calon pembeli mendaftarkan diri melalui situs Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) setelah itu menyetor uang jaminan sebesar 20% dari harga limit yang ditetapkan. Setelah dinyatakan menang oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) maka pembeli akan melakukan pelunasan sisa pembayaran kemudian diterbitkan risalah lelang dari KPKNL.

Risalah lelang ini nantinya menjadi dasar bagi pemenang lelang untuk pengambilan sertifikat di Bank BTN juga untuk balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. (ara/hns)