Bappenas Sebut Pembangunan Makin Merata, Ini Datanya

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif.

Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya ketimpangan yang tercermin dari pencapaian koefisien gini yang semakin membaik.

Pada tahun 2012-2014 koefisien gini berada di angka 0,413 tetapi sejak tahun 2015-2017 trennya menurun. Data tahun 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,391 atau menjauh dari 0,4. Untuk tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,12% dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi
26,58 juta jiwa.

"Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,50% dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016, padahal pada tahun 2015 hanya 69,55," ujar Bambang, Jumat (27/4/2018).

Dengan landasan seperti itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas," pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8%, tingkat kemiskinan 8,5-9,5%.

Lalu ditetapkan pula rasio gini 0,38-0,39, Indeks Pembangunan Manusia 71, 89, dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2%.

Menurut Bambang, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek ("satuan 3") dengan lokasinya (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan.

Revisi terhadap proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Untuk kebijakan 5 Prioritas Nasional terdiri dari:
(1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
(2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
(3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya;
(4) Pemantapan
ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air; dan
(5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. (dna/dna)