.webp)
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan Bank Indonesia harus dipastikan hadir untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini cenderung tidak stabil.
Hal ini sesuai dengan salah satu corak Ekonomi Pancasila di mana negara harus hadir dalam sistem perekonomian demi menciptakan kemakmuran yang setinggi-tingginya bagi rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peran pemerintah merupakan solusi pendek yang nyata untuk mengakhiri gejolak rupiah yang terus terjadi," ujar Arif dalam 'Seminar Nasional Ekonomi Pancasila' di Universitas Brawijaya, Kamis (3/5/2018).
Lebih lanjut Arif menjelaskan, sistem lalu lintas devisa yang ada saat ini tidak sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila karena menyerahkan pembentukan nilai tukar rupiah sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pembentukan harga di pasar merupakan resultante dari power dan kapital.
Dengan begitu, orang yang memiliki kapital lebih banyak dan yang dapat mengakses informasi terlebih dahulu, bisa mendominasi pasar. Begitu juga dengan pembentukan nilai tukar rupiah sehingga menyebabkan ketidakstabilan 'Mata Uang Garuda' tersebut.
"Oleh karena itu, dalam jangka panjang perlu dipikirkan untuk melakukan pembaruan atau reformasi sturktural dalam sistem lalu lintas devisa negara ini," ucapnya.
Arif juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai stabilitas harga pangan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia. Jangan sampai, nilai tukar ikut mempengaruhi daya beli masyarakat, karena kesulitan menjangkau harga barang yang dibutuhkan, di saat hari raya yang sangat dinantikan.
"Akibat melemahnya kurs, daya beli masyarakat berpotensi terancam akibat kenaikan harga, terutama harga pangan," kata Arif.
Untuk menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan. Pemerintah juga perlu mempertajam peranan badan dan lembaga yang ada, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas harga pangan, misalnya Bulog.
Baca juga: Kata Jokowi soal Dolar AS yang 'Mengamuk' |
Arif mengingatkan agar pemerintah, misalnya Kementerian Perdagangan dan Bulog, harus terus melakukan pemantauan terhadap implementasi penetapan harga acuan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat. Khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah.
"Kebijakan-kebijakan yang sudah ada harus terus dijalankan guna mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila di dalam kehidupan masyarakat," jelasnya.
Buku Putih Ekonomi Pancasila
Penting bagi suatu negara meraih kemandirian di bidang ekonomi. Indonesia memiliki sistem yang dibangun atas ideologi negara, yaitu Pancasila. Begitu juga dengan sistem ekonominya, harus berlandaskan Pancasila.
"Juni nanti, buku putih mengenai ekonomi Pancasila bisa sirkulasi. Ini akan menjadi titik awal dalam mengenalkan sistem ekonomi bangsa untuk mewujudkan ekonomi nasional yang berkeadilan, seperti diinginkan founding fathers (pendiri bangsa)," ujar Arif.
Arif mengatakan, founding fathers (pendiri bangsa) menciptakan Pancasila melalui sebuah proses panjang. Pergumulan sosial ditambah pemahaman agama yang kuat, melahirkan sebuah tujuan yang berkeadilan.
"Bung Karno mengatakan, agar semua rakyat sejahtera, artinya negara hadir untuk rakyat. Pemerintah saat ini sudah melakukan itu, ada Indonesia sehat, Indonesia pintar, merupakan pemenuhan janji mandat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa," jelasnya.
"Bung Hatta menggambarkan corak adil dan makmur, dengan kebahagiaan, sejahtera, perdamaian, dan kemerdekaan," bebernya.
Dilanjutkan, ada 3 corak ekonomi Pancasila yaitu ekonomi Pancasila adalah ruh dari ekonomi konstitusi, tidak anti pasar negara perlu hadir mendukung pelaku usaha.
"Sementara 5 pilar mewujudkan ekonomi Pancasila, yakni pembangunan ekonomi yang berorentasi keadilan, kesempatan yang sama bagi seluruu warga negara, pemenuhan hak sosial rakyat, pemerataan pembangunan, dan persatuan bangsa," katanya.
Baca juga: Dolar AS Ngamuk, Ada Orang Jual Cari Untung |
PR terbesar, kata Arif, adalah distribusi aset. Pelaku ekonomi bisa ikhlas, yang sudah telanjur menguasai aset, contohnya tanah.
"Bisa melibatkan masyarakat setempat, dalam redistribusi dan pengelolaan bersama melalui prinsip kebersamaan," ungkap Arif.
Seminar Ekonomi Pancasila digelar KEIN bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Tujuannya mewujudkan ekonomi nasional yang berkeadilan melalui sistem ekonomi berbasis Pancasila.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Profesor Munawar Ismail, menyatakan, bahwa ekonomi Pancasila menjadi pembeda dari kiblat ekonomi yang kini ada, yakni berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Kapitalisme, sosialisme tak berlandaskan itu. Jadi sangat baik ketika ekonomi Pancasila mulai dikenal dengan membuat buku putih. Akan semakin baik, bila terwujus, bukan saja ekonomi yang berlandaskan Pancasila, namun semuanya politik, sosial, dan hukum. Karena menjadi satu kesatuan," katanya terpisah. (ega/hns)
