.webp)
Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan saat ini masih ada sekitar 2.000 SPBU di wilayah Jamali yang tak menyediakan BBM jenis Premium. Nantinya PT Pertamina (Persero) harus secara bertahap menyediakannya di SPBU-SPBU tersebut.
"Dari 3.500 SPBU di Jawa (Jamali), yang sekarang masih ada nozzle (corong dispenser) Premium itu 1.500. Jadi masih ada 2.000 perlu waktu untuk ganti nozzle Pertalite kembali ke Premium," kata Djoko di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penggantian itu akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang mewajibkan BBM Premium disalurkan di wilayah Jamali.
"Tunggu Perpres sebentar lagi, setelah Perpres langsung, tapi bertahap. Pertalite dihabiskan dulu terus dikuras dulu. Kita berharap (batas waktu) sebelum Lebaran seminggu sebelum Lebaran sudah ada premium semua. (Perpres) Mudah-mudahan hari ini," kata dia.
Pada kesempatan yang sama Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mencatat hingga saat ini ada sekitar 3.900 SPBU di wilayah Jamali. Dari jumlah itu, lebih dari 1.900 SPBU tak menyediakan Premium.
"Data kami tahun 2017 cuma 800, sekarang sudah 1.900, artinya dua kali lebih. Ini amanah, BPH migas sebagai yang diserahkan walau belum ada Perpres, rabu besok akan rapat direksi Pertamina, Dirut harus datang. Ini bukan masalah tahun politik," kata dia.
Dia bilang bahwa Pertamina harus menyediakan kebutuhan BBM jenis Premium kepada masyarakat.
"Pertamina harus jamin premium ada, mau ada Pertalite silahkan ini seperti analogi ada merek handpone dengan harga beda-beda. Bagi kita tunjukkan saja ada pilihan pilihan ini bukan dipaksa tidak ada pilihan. Tentu kita mengimbau lebih bagus kalau pakai di atas premium tapi pilihan itu harus ada. Silahkan, tapi ketersediaan harus ada," tuturnya. (fdl/zlf)
