Jokowi Awasi Kementerian/Lembaga Hambat Penyederhanaan Izin

Jakarta - Pemerintah dalam waktu dekat akan meluncurkan sistem perizinan terintegrasi online alias online single submission (OSS). Sistem tersebut terintegrasi antara pusat dan daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem OSS bisa mempercepat proses perizinan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Menurut Jokowi, investasi dan ekspor menjadi jurus pemerintah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini ditarget sebesar 5,4%.

"Saya perintahkan kementerian dan lembaga dan kepala daerah yang akan terintegrasi dengan OSS agar betul-betul mempersiapkan diri dari sistem dan SDM maupun mengubah kultur birokrasi yang kita miliki," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Saat OSS diluncurkan, kata Jokowi, ego masing-masing sektoral baik di pusat maupun daerah harus hilang. Sebab, sistem ini benar-benar mempercepat proses perizinan investasi dan ekspor.

Dalam pelaksanaannya nanti pun Jokowi akan terus memantau perkembangan proses perizinan terintegrasi secara online ini. Pantauan itu ditujukan kepada aturan-aturan yang menghambat investasi dan ekspor.

Jokowi meminta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengawasi pelaksanaan sistem perizinan ini di setiap kementerian/lembaga.

"Saya perintahkan kepala staf kepresidenan untuk memonitor ini dan melaporkan ke saya kementerian apa saja dan lembaga non kementerian apa saja yang belum melaksanakan, yang masih menghambat dalam pelaksanaan penyederhanaan di kementerian masing-masing," tutup dia. (hns/hns)