Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penyebabnya masih banyak truk-truk obesitas tersebut adalah karena masih adanya pungutan liar (pungli), salah satunya di jembatan timbang.
"Kemarin saya diskusi dengan Pak Luhut kita akan tertibkan," kata Budi saat berbincang dengan detikFinance pekan lalu di Rumah Dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satu tahun ini tidak mudah melakukan legitimasi melakukan pemberantasan pungli truk ini. Secara bisnis saja, secara bisnis sudah curang, kalau diperhatikan truk yang ada di Indonesia ini adalah truk terkuat di dunia, truk yang seharusnya memiliki kapasitas 10 ton itu dibangun dengan kapasitas 15 ton atau 20 ton, kalau nggak, nggak laku. Jadi dari awal di truk ini disediakan untuk melanggar," jelas dia.
Oleh karenanya, ke depan Kementerian Perhubungan akan menerapkan batas kapasitas angkutan logistik. Tujuannya, agar jalur logistik baik darat, laut, maupun kereta memiliki biaya yang sama.
Upaya selanjutnya yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah memberikan kesempatan swasta untuk mengelola jembatan timbang. Jembatan timbang dikelola oleh swasta supaya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional, dan tentunya menghilangkan pungli.
Meski demikian, Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini akan memberikan tindakan tegas kepada angkutan logistik yang masih membawa barang melebihi kapasitas.
"Jadi kita lakukan law enforcement, kalau saya tidak ada pilihan tidak ada angkutan yang melampaui, kalau melampaui kalau saya sih maunya dipasung saja, tidak boleh beroperasi lagi tapi by rules diberi peringatan, artinya mereka harus diberikan tempat, muatannya dikurangi, terus terang saja aturan ini menjadi tidak efektif," tutup dia.
(zlf/zlf)