DPR dan Sri Mulyani akan Bahas Anggaran 4 Menko Rp 1,44 Triliun

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas usulan kebutuhan anggaran empat Kementerian Koordinator dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pembahasan nanti Sri Mulyani sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

Hal itu menjadi keputusan pada rapat kerja (raker) Banggar dengan 4 Menteri Koordinator mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).

Baca juga: Turun Rp 15 Juta, Anggaran Kantor Luhut Tahun Depan Rp 300 M

"Mengenai pengajuan menko, akan menjadi pencatatan dan masukan, semoga Menkeu memberikan pelonggaran," kata Pimpinan Rapat Banggar DPR Aziz Syamsuddin, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Peserta raker ini adalah Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Wiranto Butuh Anggaran Rp 281 Miliar Tahun Depan, untuk Apa Saja?

Keempat Menko juga sudah menyampaikan masing-masing kebutuhan anggarannya. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kebutuhannya sebesar Rp 482,68 miliar. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pagu yang diusulkan sebesar Rp 414,16 miliar.

Baca juga: Puan Butuh Anggaran Rp 381 M Tahun Depan, Ini Rinciannya

Sedangkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam) mengajukan anggaran di 2019 sebesar Rp 281,47 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebesar Rp 381,98 miliar.

Sedangkan Kementerian Koordinator Kemaritiman sebesar Rp 300,29 miliar. Jika ditotal, maka anggaran 4 Menko di 2019 sebesar Rp 1,44 triliun. (hns/hns)