.webp)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan selama ini angkutan logistik seperti truk merasa keberatan dengan penggunaan sistem tertutup pada ruas JORR. Dengan sistem tertutup itu, maka angkutan logistik harus melakukan transaksi dengan tarif yang lebih mahal.
"Ada desakan dari para pengguna layanan logistik, truk besar. Karena sekarang ini di akses Tanjung Priok, sekarang ini kalau akan ke akses Tanjung Priok harus melakukan minimum dua kali membayar. Yang pertama di seksi W3 kemudian masuk di akses Tanjung Priok, sehingga biayanya mahal sekali," kata Arie di kantornya, Jakarta, Kamis (21/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dampaknya truk-truk ini nggak mau menggunakan jalan tol sehingga memilih jalan arteri, sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa di akses, di sekitar tanjung priok. Dan ini sudah dikeluhkan oleh Dirjen Perhubungan Laut," kata dia.
Sementara Arie menjelaskan, dilakukannya penundaan integrasi transaksi ini lantaran masyarakat menangkap persepsi yang berbeda dengan tujuan awal pemerintah.
"Yang ditangkap masyarakat adalah kenaikan tarif, padahal bukan itu yang kita tekankan adalah integrasi. Pasti di sana ada yang naik ada yang turun," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan PT Hutama Karya (Persero) Putut Ariwibowo yang mengelola jalan akses Tanjung Priok mengungkapkan bahwa selama ini angkutan logistik mengeluhkan mahalnya transaksi jalan tol menuju sana.
Dia pun membenarkan bahwa angkutan logistik lebih banyak yang memilih jalur arteri dibanding jalan tol. Karenanya, terjadi antrean panjang saat memasuki pintu akses Tanjung Priok.
"Memang kemarin sempat banyak protes karena mereka harus bayar Rp 45.000, belum ditambah tol sebelumnya, sehingga ini mengakibatkan jalan tol yang seharusnya masuk Tanjung Priok, tapi kendaraan logistik keluar lagi, dan masuk ke jalan arteri sehingga terjadi kemacetan. Waktu tunggunya mungkin bisa 12-14 jam," tuturnya.
