.webp)
Dalam acara pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018). Prabowo diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi ekonomi Indonesia.
Di situ, Prabowo menyebut total utang RI sampai hari ini hampir Rp 9.000 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan utang-utang BUMN. Kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," ucap Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018). Pernyataan 'berbahaya' itu disampaikan Prabowo dengan mengutip data lembaga Moody's yang jadi sumber rujukan berita Bloomberg.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun langsung memberikan tanggapan dan pencerahan terkait dengan kondisi utang yang disebut mencapai Rp 9.000 triliun.
Bagaimana jawabannya, simak selengkapnya di sini.
Utang Indonesia Rp 9.000 T Kata Prabowo
|
Foto: Rachman Haryanto
|
Slide itu menampilkan data utang pemerintah, BUMN, dan lembaga keuangan publik. Total utang tiga sektor itu dihitung Prabowo hampir Rp 9.000 triliun.
"Utang pemerintah memang Rp 4.060 triliun, tapi ada utang BUMN ditambah Rp 600 triliun. Ditambah lagi utang lembaga keuangan publik, Rp 3.850 triliun. Kalau kita jumlahkan ya hampir Rp 9.000 triliun," ucap dia.
Utang Kebanyakan Untuk Gaji
|
Foto: Rachman Haryanto
|
"Utang kita sekarang, kita utang untuk bayar utang, bayar bunga utang. Kita utang untuk bayar gaji," kata Prabowo di Jl Widya Chandra IV, Jakarta, Senin (25/6/2018).
"Ini memang sulit, tapi harus kita bicarakan. Ini nggak bener!" imbuh dia.
Prabowo mengaku berdiskusi dengan ahli-ahli terkait utang negara. Menurutnya, ini akan bahaya jika grafik utang negara condong ke satu bentuk.
"Saya tanya ke ahli-ahli, kalau grafiknya diteruskan, kita ujungnya tidak bagus," ucap Prabowo.
Sri Mulyani Menjawab
|
Foto: Ari Saputra
|
"Jadi yang kita bahas itu masalah apa sih? Kalau saya mau tanya ya, artinya di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitas kan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, utang korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Dia bilang, jika berbicara mengenai total utang Indonesia yang hampir Rp 9.000 triliun, maka harus dilihat dari sisi perbandingannya yang tepat.
"Kalau bicara sekarang PDB mencapai hampir Rp 15.000 triliun berarti bisa dilihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun kan seperti itu, Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN," ungkap dia.
Untuk tugas Kementerian Keuangan adalah mengelola utang pemerintah yang per Mei 2018 mencapai Rp 4.169,09 triliun. Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia angka tersebut masih aman lantaran rasionya di bawah 29% terhadap PDB.
"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga," jelas dia.
"Oleh karena itu, yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik," sambung dia.
Tingkat Kerentanan Utang RI
|
Foto: Rachman Haryanto
|
"Kalau tadi disampaikan pandangan Moody's mereka katakan kita peringkat ketiga. Tapi kalau dibandingkan dengan dua ranking di atasnya yaitu Malaysia dan India, Indonesia kan 54% jauh lebih rendah," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Berdasarkan data Moody's Investors Service, posisi external vulnerability index atau indeks kerentanan eksternal Indonesia sebesar 51%. Posisi pertama ada India dengan 74%.
"Kalau kita bandingkan yang disebut ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri dari sisi pembeli SUN kita, sudah kami sampaikan di sekitar 37%. Kalau mau interpretasi yang disebut positif, kita dipercaya karena demand-nya tinggi, ada yang mau membeli. Kalau dari sisi negatif, kalau dia nggak percaya Indonesia dia bisa pergi," jelas Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani pemerintah terus mengelola utang sesuai dengan aturan perundang-undangan, indikator pengelolaan keuangan. Mengutip Moody's Investors Service, Senin (25/6/2018), lembaga rating ini memang mengeluarkan riset untuk menentukan rating Indonesia.
Di dalamnya mencatat posisi external vulnerability index atau indeks kerentanan eksternal Indonesia sebesar 51%. Indeks tersebut mengkalkulasi dari jumlah utang luar negeri (ULN) jangka pendek, utang jangka panjang jatuh tempo, dan total pemegang deposito non penduduk selama satu tahun dan kemudian dibagi dengan cadangan devisa.
Data itu merupakan proyeksi untuk 2018. Bloomberg pun mencatat, Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan tingkat kerentanan paling tinggi di Asia. Posisi pertama ada India dengan 74%.
Meski begitu Moody's Investors Service telah menaikkan rating Indonesia dari Baa3 menjadi Baa2. Prospek pun diubah dari positif menjadi stabil.
Bukti Utang Pemerintah Masih Aman
|
Foto: Rachman Haryanto
|
Menurunnya jumlah utang karena keberhasilan pemerintah mengelola utang dari tahun ke tahun. Hal itu tercermin dari pembiayaan utang per Mei yang lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
Dari sisi realisasi APBN 2018, defisit anggaran yang tercatat Rp 94,4 triliun per Mei tahun ini. Angka ini pun menjadi yang terendah sejak 2016. Dengan begitu keseimbangan primer pun tercatat surplus Rp 18,1 triliun.
Keseimbangan primer menjadi tanda bahwa pengelolaan APBN semakin lebih baik dan kredibel. Keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan negara dikurangi belanja yang tidak termasuk utang. Jika nilainya masih defisit, maka pemerintah harus berutang lagi untuk membayar utang jatuh tempo.
"Artinya APBN kita jauh lebih sehat dan kuat, ini tren keuangan negara secara prudent," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
"Jadi kalau kita lihat pembiayaan anggaran trennya membaik, itu kemudian digunakan. Itu dari sisi tanggung jawab membuat negara ini menjadi lebih baik," tutup Sri Mulyani.
Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 4.169 T
|
Foto: Rachman Haryanto
|
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berkomitmen akan terus mengelola utang sesuai dengan rambu-rambu aturan yang berlaku.
"Utang per Mei Rp 4.169 triliun," kata Sri Mulyani saat konfrensi pers APBN 2018 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Berdasarkan dengan UU, kata Sri Mulyani, total nominal utang pemerintah pun masih jauh dari batas yang ditetapkan. Di mana, batas yang diatur maksimal 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Dibanding seluruh PDB tetap di bawah 29% kan sekitar itu," ungkap dia.
Total utang pemerintah per Mei 2018 sebesar Rp 4.169,09 triliun berasal dari pinjaman yang nilainya Rp 767,82 triliun. Dalam pinjaman terdapat yang sifatnya bilateral Rp 322,01 triliun, multilateral Rp 397,80 triliun, komersial Rp 41,38 triliun, dan suppliers sebesar Rp 1,22 triliun. Lalu ada juga yang berasal dari pinjaman dalam negeri yang sebesar 5,40 triliun.
Selanjutnya utang yang berasal dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.401,77 triliun, yang terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.408,40 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 766,63 triliun.
Halaman 2 dari 7
