Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rapat yang dilakukan di Istana Negara adalah mengenai pensiunan.
"Jadi pemikiran untuk bagaimana membuat pensiun dari ASN TNI Polri termasuk ASN daerah untuk bisa diperbaiki. Dari sisi pertama benefit atau manfaat yang diperoleh para PNS," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menambahkan, yang kedua, rapat membahas kewajiban pemerintah di masa yang akan datang dari sisi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Jadi setelah perubahan pensiunan ASN adalah mendapatkan manfaat menjadi kontribusi pasti.
"Di mana nanti ada kontribusi para ASN akan didasarkan kepada gaji mereka, tidak hanya pokok tapi take home pay yang dia peroleh," ujarnya.
Selain itu, karena perhitungan gaji berdasarkan take home pay, pemerintah berharap kalkulasinya bisa mendapatkan manfaat yang sesuai. Namun ini masih konsep awal dan perlu dibicarakan lebih lanjut.
"Karena nanti ada implikasi ke APBN dan APBD maka kita perlu menyampaikan ke daerah termasuk di dalam rencana APBN kita ke depan," imbuh dia.
Skema pensiunan yang ada saat ini yaitu pay as you go, dinilai terlalu membebani APBN karena sepenuhnya pensiunan PNS ditanggung oleh pemerintah.
MenPAN-RB Asman Abnur hari ini menghadap presiden Jokowi untuk membahas hal tersebut. Besaran pensiunan bagi ASN akan ditingkatkan nantinya. Ia berharap dapat meningkatkan kesejahteraan ASN.
"Nanti pensiunnya diterima lebih besar dari yang sekarang manfaatnya. Termasuk manfaat investasi dari dana pensiun yang dikelola BUMN, belum tentu, atau juga badan lain. Nah kita berharap manfaat pengelolaan dana ini benar-benar bermanfaat buat kesejahteraan ASN," ujarnya.
Dengan skema baru nanti, akan memberikan banyak manfaat untuk ASN. Ditargetkan ASN memiliki rumah pribadi saat pensiun. (dna/dna)