Serangan Oposisi ke Pemerintah: Dari Tiang LRT Sampai Utang

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mengkritik kondisi Indonesia saat ini. Dengan menampilkan data dari Bank Indonesia, tradingeconomics.com, dan investopedia.com, Prabowo memaparkan bahwa cadangan devisa Indonesia sangat kecil jika dibandingkan dengan Singapura, bahkan Thailand.

"Saudara-saudara, coba lihat, Singapura itu negara hanya 5 juta orang. Sama kabupaten Bogor, kalah jumlahnya mungkin kabupaten Semarang juga kalah. Tapi cadangan dia US$ 279 miliar hampir US$ 280 miliar," ujar Prabowo.

Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nanang Hendarsah menjelaskan kondisi cadangan devisa RI saat ini. Dia bilang, jumlah cadangan devisa Indonesia yang hingga akhir Mei tercatat sebesar US$ 122,9 miliar masih sehat dan jauh di atas standar internasional.

"Masih jauh di atas standar minimal internasional yaitu tiga bulan impor," kata Nanang.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ini artinya, Indonesia masih jauh di atas standar kecukupan karena cadangan devisanya masih di kisaran 7,4 bulan impor," katanya.

Kritik selanjutnya yang dilontarkan Prabowo adalah soal utang Indonesia saat ini. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Prabowo menyebut total utang Indonesia yang sampai hari ini hampir Rp 9.000 triliun sudah dalam kondisi membahayakan.

Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah, BUMN dan lembaga keuangan publik. Total utang tiga sektor itu dihitung Prabowo hampir Rp 9.000 triliun.

"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan utang-utang BUMN. Kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," katanya.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menjelaskan, dari total utang yang digabung tersebut sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas.

Dia bilang, jika berbicara mengenai total utang Indonesia yang hampir Rp 9.000 triliun, maka harus dilihat dari sisi perbandingannya yang tepat.

"Kalau bicara sekarang PDB mencapai hampir Rp 15.000 triliun berarti bisa dilihat rasionya Rp 9.000 triliun terhadap Rp 15.000 triliun kan seperti itu, Jadi kalau bandingkan apel dengan apel, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun terus kemudian datangnya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN," jelas Sri Mulyani.

Untuk tugas Kementerian Keuangan, adalah mengelola utang pemerintah yang per Mei 2018 mencapai Rp 4.169,09 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih aman lantaran rasionya di bawah 29% terhadap PDB.

"Oleh karena itu, yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik," katanya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan, utang BUMN non lembaga keuangan merupakan utang BUMN dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMN, termasuk membangun infrastruktur seperti pembangkit dan transmisi listrik, jalan tol, pelabuhan laut dan udara dan kegiatan produktif BUMN lainnya. Besaran utang tersebut dipisahkan dari utang pemerintah dan tidak menjadi bagian darinya.

"Utang BUMN merupakan kekayaan dan kewajiban yang dipisahkan sesuai UU Keuangan Negara dan tidak otomatis menjadi tanggungan pemerintah," kata Frans.

"Utang BUMN menjadi kewajiban BUMN untuk melunasinya, dan secara korporasi dijamin oleh aset BUMN yang bersangkutan. Untuk utang BUMN yang mendapat jaminan pemerintah, dikelola secara hati-hati dan dikendalikan secara disiplin serta dilaporkan secara terbuka dan transparan," tambahnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku curiga dan menduga ada mark up di proyek pembangunan light rail transit (LRT) di Indonesia. Dia mempertanyakan kenapa tiang LRT dibangun tinggi-tinggi.

"Kenapa bikin LRT tiangnya tinggi-tinggi, ya kan. Bikin saja LRT di bawah tanah. Supaya nggak perlu ada biaya tiang. Tiangnya tinggi-tinggi, mahal banget itu," kata Fahri.

Merespons tudingan ini, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan meminta Fahri menghitung sendiri biaya pembangunan LRT. Luhut bilang, pembangunan LRT menggunakan standar internasional dan dihitung dengan presisi.

"Suruh dia hitung, bawa ke sini. Saya cium kakinya kalau saya salah," kata Luhut.

Luhut pun menuturkan, lebih baik tidak ikut bicara mengenai LRT jika tidak mengerti.

"Kami itu pakai anak-anak muda yang hitung semua dan kita pakai standar dari Prancis. Jadi modelnya ini kita beli model yang sudah Perancis, yang nanti kita bisa jual juga ke orang lain. Sudah ada studinya. Standar-standar internasional sudah kita penuhi. Sangat kita penuhi. Jadi nggak usahlah, kalau nggak ngerti nggak usah ngomong," kata dia.

Biaya pembangunan LRT sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal tersebut membuat biaya pembangunan LRT di berbagai negara pun berbeda-beda.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin menerangkan, jika dibangun sejajar dengan tanah maka akan bersinggungan dengan banyak perlintasan. Risikonya, lalu lintas jalan terhambat atau operasional LRT yang terhambat.

Padahal, tujuan pembangunan LRT untuk menyediakan alat transportasi serta mengurangi kepadatan lalu lintas.

"Terlalu banyak perlintasan, nanti jadi nggak efisien juga. Tujuannya mengurangi kepadatan lalu lintas kalau banyak perlintasan sebidang nanti salah satu LRT terhambat atau lalu lintas jalannya terhambat," katanya.

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk Budi Harto mengatakan, ada sejumlah pertimbangan yang membuat LRT harus dibangun melayang. Dia mengatakan, hal itu disebabkan oleh banyaknya persimpangan di Jakarta.

"Jadi elevated itu karena di dalam kota ini, itu banyak persimpangan. Jadi di samping tol kota nggak mungkin bangun at grade, sampai Jagorawi sampai Cibubur itu nggak mungkin pakai at grade karena ruangnya terbatas," katanya.

Budi mengatakan, pembangunan LRT bisa dilakukan sejajar dengan tanah (at grade) jika pemukiman masih minim. Hal itu akan dilakukan Adhi Karya pada LRT Jabodebek tahap selanjutnya. Adapun pembangun LRT di bawah tanah (underground) sendiri justru membutuhkan biaya yang lebih tinggi.

"Yang dari Cibubur sampai Bogor itu kita mendesain kira-kira 60-70% bisa at gradekarena di sana pemukimannya belum banyak. Cibubur ke Bogor," ungkapnya.

Perbandingan Biaya LRT Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi

Setelah Ketua Umum Partai Gerundra Prabowo Subianto yang melakukan kritik kepada pemerintah, kini giliran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah buka suara. Dia menyindir proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Fahri memandang pembangunan jalan tol dan bandara tak banyak bermanfaat bagi masyarakat kecil dan mengorbankan kepentingan lain.

"Gara-gara kita membangun tol itu, kita mengorbankan 5.000 puskesmas yang sudah dijanjikan Pak Jokowi dan semua janji lainnya yang begitu banyak, termasuk buyback Indosat dan sebagainya, itu supaya kita mengontrol industri seluler kita. Nggak dilakukan," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan.

"Mengapa? Karena uangnya habis untuk di tempat lain. (Di tol) ya kayak gitu-gitulah," imbuhnya.

Menurut Fahri, jalan tol tak dekat dengan rakyat kecil. Pembangunan jalan tol dianggap Fahri hanya menyenangkan orang-orang kaya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun menjawab kritikan itu. Secara umum dia menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol memiliki dampak yang cukup luas bagi perekonomian negara.

"Itu mungkin visinya beliau, tapi tidak ekstrem begitu. Misalnya kita bangun rumah, industri yang terkoneksi untuk bangun rumah itu sekitar 150 industri. Mulai dari pasir, batu bata, paku, sampai rice coocker, AC, kulkas, kipas angin, banyak," katanya kepada detikFinance.

Dalam proses pembangunan jalan tol sendiri, kata dia turut dirasakan masyarakat sekitar manfaatnya. Seperti rumah makan warteg ataupun warung kopi jadi ramai dan dipadati para pekerja.

Selain itu tentunya banyak industri terkait yang mendapatkan manfaatnya, seperti semen, baja, beton dan lainnya. Setelah beroperasi, jalan tol bisa menumbuhkan perumahan di sekitar hingga kawasan industri, ditambah lagi membantu kemudahan jalur logistik.

Dia juga menegaskan, pemerintah setiap kali membangun infrastruktur pasti melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Hal itu untuk memastikan bukan hanya mengukur kemampuan untuk membangun, tapi juga kebutuhan hingga manfaatnya kepada masyarakat setelah terbangun.

"Misalnya bandara siapa yang memanfaatkan kalau bukan masyarakat. Untuk bangun bandara itu ada feasibility study-nya. Bandara Cengkareng itu dibangun untuk masa waktu berapa tahun, belum waktunya sudah penuh. Jadi saya kira tidak sembarangan juga membangun infrastruktur. Kalau FS-nya bilang tidak harus sekarang ya tidak dibangun," tegasnya.

Pemerintah, kata Basuki, melakukan pembangunan pemerataan secara bertahap. Kali ini pemerintah memang fokus untuk membangun infrastruktur, setelah selesai baru pemerintah mulai membangun SDM.

"Kalau mau dikerjakan semuanya, akhirnya malah tidak jadi semua. Itu hanya pilihan," tuturnya